Pantau - Sejumlah isu ekonomi mewarnai pemberitaan pada Jumat (26/6), mulai dari pembentukan tim khusus untuk mengawasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kebijakan energi, penerimaan pajak digital, hingga kepastian terkait relokasi industri komponen otomotif.
Pengawasan MBG dan Kebijakan EkonomiMenteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membentuk tim khusus untuk mengawasi penggunaan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh daerah.
Pengawasan tersebut melibatkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota.
Di sektor energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sempat menahan sementara ekspor batu bara tertentu untuk memastikan pasokan batu bara berkalori sesuai tetap tersedia bagi pembangkit listrik PT PLN (Persero).
Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengungkapkan, "Langkah ini diambil sebagai bagian dari fungsi pengawasan Kementerian ESDM sebagai regulator."
Selain itu, Menteri Keuangan Purbaya menyampaikan Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan efisiensi lanjutan terhadap anggaran programnya setelah adanya pembahasan bersama Kepala BGN Nanik S Deyang.
Pajak Digital dan Industri OtomotifDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp6,81 triliun hingga 31 Mei 2026.
Kontributor terbesar penerimaan tersebut masih berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan tidak ada perusahaan industri komponen otomotif yang hengkang dari Indonesia ke Vietnam.
Prasetyo menjelaskan rencana relokasi dua perusahaan yang beroperasi di Jawa Timur saat ini ditunda sementara sehingga operasionalnya belum dipindahkan ke Vietnam.
