Prabowo Ungkap Alasan Tutup 800 BUMN, Negara Bisa Hemat Triliunan

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas untuk menutup 700 hingga 800 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terus mencatatkan kerugian. Targetnya, pemangkasan massal ini rampung pada akhir tahun ini.

Hingga saat ini, pemerintah mengklaim sudah memangkas 240 BUMN yang dinilai tidak berkinerja positif.

"Kalau tidak salah ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara, minimal 700-lah," tegas Prabowo saat memberikan sambutan dalam Penutupan Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU 2026 di Bangkalan, Selasa (23/6) lalu.

Mantan Menteri Pertahanan ini mengaku terkejut saat awal menjabat sebagai Presiden, mendapati jumlah perusahaan di bawah payung BUMN membengkak hingga mencapai 1.000 entitas.

Sayangnya, alih-alih memberikan deviden kepada negara, mayoritas dari anak dan cucu usaha tersebut justru 'sakit' dan merugi.

"Sekarang kita sudah tutup kurang lebih berapa Mensesneg? Kurang lebih sudah 240 yang kita tutup. Enggak ada yang untung, rugi terus," cetusnya.

Prabowo juga membeberkan hitung-hitungan matematis mengenai besarnya pemborosan anggaran yang terjadi selama ini. Pemborosan tersebut utamanya berasal dari pemeliharaan struktur manajemen, seperti gaji dan fasilitas para direksi serta komisaris yang tidak produktif.

Ia mencontohkan, jika satu perusahaan memiliki minimal 4 direksi dan 4 komisaris dengan asumsi gaji paling rendah Rp 50 juta per bulan, maka negara harus merogoh kocek hingga Rp 400 juta per bulan hanya untuk satu perusahaan. Angka ini belum termasuk insentif tahunan atau tantiem.

Dengan langkah likuidasi ini, Prabowo mengklaim kas negara bisa menghemat anggaran hingga triliunan rupiah. Lebih jauh, ia mensinyalir bahwa keberadaan anak-cucu BUMN yang tidak sehat ini kerap dijadikan tameng untuk praktik korupsi.

"Kita menghemat triliunan hanya dari menutup perusahaan-perusahaan yang tidak bener, dan itu caranya para direksi itu menutupi korupsi mereka," tambahnya secara blak-blakan.

Sebelumnya, sinyal bersih-bersih BUMN ini sudah menguat pasca rapat terbatas di Kertanegara antara Prabowo dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani pada Minggu (21/6).

Dalam laporan tersebut, dari total 1.077 entitas BUMN yang ada, sebanyak 258 entitas terpangkas melalui proses konsolidasi. Target terdekat, pemerintah akan menyisir kembali untuk mengerucutkan pertahanan BUMN menjadi hanya sekitar 300 entitas saja.

Langkah ini dinilai menjadi kunci dalam mendongkrak efisiensi, memperkuat tata kelola (good corporate governance), serta memotong rantai birokrasi biaya tinggi yang membebani APBN.

Transformasi BUMN dan optimalisasi aset negara ini merupakan bagian dari agenda besar pemerintahan Prabowo untuk menjadikan kekayaan bangsa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global, serta memastikan setiap aset negara memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.