JAKARTA, KOMPAS.TV - Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto memantau secara langsung proses penyelesaian berbagai hambatan investasi yang ditangani melalui Satuan Tugas (Satgas) Debottlenecking.
Purbaya mengatakan, keterlibatan langsung Presiden menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, sekaligus memastikan setiap kendala yang dihadapi investor dapat diselesaikan secara cepat.
"Proses ini dipantau langsung oleh Presiden sehingga setiap keputusan yang telah ditetapkan harus dilaksanakan," kata Purbaya saat bertemu pelaku usaha dan investor yang tergabung dalam Korean Chamber of Commerce and Industry in Indonesia (KOCHAM Indonesia) di Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Baca Juga: Menkeu Purbaya Bentuk Tim Khusus Awasi Anggaran MBG hingga Seluruh Daerah
Purbaya menjelaskan, seluruh keputusan yang dihasilkan Satgas Debottlenecking wajib dijalankan oleh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah terkait. Pengawasan langsung Presiden juga membuat implementasi setiap keputusan satgas harus berjalan efektif di lapangan.
Untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan investasi, lanjut Purbaya, Satgas Debottlenecking menggelar rapat penanganan secara rutin setiap pekan.
"Setiap pekan kami melakukan pembahasan dan penanganan berbagai persoalan yang dilaporkan investor. Permasalahan yang masuk akan kami selesaikan secepat mungkin," ujarnya dikutip dari keterangan resmi Kemenkeu.
Baca Juga: Kemenhaj Buka Seleksi 282 Formasi Jabatan Administrator dan Pengawas, Ini Jadwalnya
Pemerintah pun terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, guna mengatasi berbagai persoalan regulasi maupun operasional yang berpotensi menghambat realisasi investasi.
Purbaya menegaskan, seluruh pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk melaporkan kendala investasi kepada Satgas Debottlenecking. Mekanisme tersebut terbuka bagi seluruh investor yang membutuhkan dukungan pemerintah.
Penulis : Dina Karina Editor : Desy-Afrianti
Sumber :
- purbaya yudhi sadewa
- satgas debottlenecking
- hambatan investasi
- menteri keuangan
