JAKARTA, KOMPAS.TV – Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus, menyinggung anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang melakukan reses menemui masyarakat menggunakan uang negara.
Bestari menyampaikan hal itu menjawab pertanyaan tentang apakah tujuan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke daerah murni menyapa relawan atau persiapan perhelatan 2029.
Bestari mengatakan, selama ini banyak anggota DPR selaku pembuat undang-undang tapi tidak memahami aturan yang dibuat.
Baca Juga: Adi Prayitno, Waketum RPGM hingga Relawan Soal Kaitan Prabowo dengan Safari Politik Jokowi
“Bahwa kami punya peraturan, kami punya kewajiban untuk partai-partai yang belum lolos threshold ini punya kewajiban untuk verifikasi administrasi dan faktual, kalaupun 2027 bulan 6,” kata dia dalam dialog Sapa Indonesia Pagi, Kompas TV, Sabtu (27/6/2026).
“Jadi ini yang harusnya mereka-mereka yang sudah di DPR, sudah membuat undang-undang, juga mengawasi jalannya undang-undang dan peraturan-peraturan itu paham. Jadi tidak membodohi rakyat dengan statement-statement lucu yang seperti itu,” ucapnya.
Ia menegaskan, kunjungan Jokowi murni bertujuan untuk konsolidasi organisasi.
Kalaupun nantinya ada pertemuan dengan masyarakat, ia menilai itu adalah hal yang sah karena undang-undang melindungi warga untuk berkumpul dan bersyarikat.
“Jadi murni tujuan hari ini adalah konsolidasi organisasi. Kalaupun ada hal-hal lain di sana seperti menyapa masyarakat, ya itu sah-sah saja, bukankah berkumpul, bersyarikat itu dilindungi undang-undang.”
Baca Juga: Adi Prayitno, Waketum RPGM hingga Relawan Soal Kaitan Prabowo dengan Safari Politik Jokowi
Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Desy-Afrianti
Sumber : Kompas TV
- partai solidaritas indonesia
- psi
- bestari barus
- safari politik jokowi
- joko widodo
- jokowi
