Birokrasi, Tukin, dan Ilusi Keadilan Sistem

kompas.com
7 jam lalu
Cover Berita

DI HADAPAN para praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) pada Kamis (25/6/2026), Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melontarkan sentilan yang cukup menohok.

Ia mengkritik secara terbuka kebiasaan sebagian birokrat kita yang kerap terlalu sibuk membicarakan urusan tunjangan kinerja atau tukin.

Sentilan politisi ini memicu senyum getir banyak pihak. Namun di balik gaya bicaranya yang lugas, tersimpan autokritik mendalam tentang masa depan dan arah reformasi birokrasi nasional kita.

Isu mengenai pegawai pemerintahan yang terkesan mendewakan insentif sebenarnya bukanlah barang baru di republik ini.

Publik sering kali merasa gemas melihat kontras antara besarnya anggaran belanja birokrasi dan kualitas pelayanan yang terkadang masih lamban.

Tentu sangat mudah untuk menuding mentalitas individu para abdi negara sebagai akar masalah utamanya.

Akan tetapi, menyalahkan pegawai secara sepihak adalah sebuah simplifikasi yang  berbahaya.

Mari kita dudukkan persoalan ini secara lebih jernih dan proporsional. Fenomena pegawai yang sibuk mengkalkulasi tukin sejatinya adalah gejala dari sebuah penyakit sistemik.

Baca juga: Terbukanya Pagar DPR dan Kabar Kemenangan Mahasiswa

Pegawai negeri adalah aktor rasional yang akan selalu merespons sinyal dari organisasi tempat mereka bernaung.

Ketika sistem membuat besaran tunjangan kinerja sebagai tolok ukur kesuksesan yang paling dominan, sangat wajar jika energi dan fokus aparatur tersedot ke sana.

Sinyal Sistem dan Efek Sortir

Persoalan yang jauh lebih mendasar terletak pada desain relasi kerja birokrasi kita hari ini.

Ketika hitung-hitungan tukin menjadi topik percakapan yang jauh lebih menarik daripada gagasan inovasi pelayanan, kita harus segera membunyikan alarm keras.

Pakar manajemen kompensasi George Milkovich dan Barry Gerhart pernah mengingatkan sebuah prinsip penting.

Mereka menyebutkan bahwa sistem kompensasi tidak hanya berfungsi memotivasi pegawai, tetapi juga memiliki efek menyortir tipe orang yang akan bertahan di dalam organisasi tersebut.

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; }

Jika sistem penilaian di pemerintahan kita menjadikan laporan administratif sebagai satu-satunya jalan meraup tukin maksimal, maka birokrasi secara otomatis hanya akan merawat dan mempertahankan mereka yang pandai memanipulasi kertas kerja.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Trump Ancam Tarif 100 Persen untuk Negara yang Pajaki Perusahaan Digital AS
• 4 jam lalusuarasurabaya.net
thumb
Sepuluh Orang Alami Luka Ringan Akibat Gempa Magnitudo 5,6 di Dekat Gunung Fuji
• 8 jam lalupantau.com
thumb
Ekosistem Kesehatan Mapan untuk Mesin Pertumbuhan Ekonomi
• 23 jam lalubisnis.com
thumb
Buronan 'Most Wanted' Asal China Terkait Kasus Online Scam Ditangkap, Begini Tampangnya!
• 22 jam laluokezone.com
thumb
Siapa Sitti Husniah Talenrang? Bupati Gowa yang Diduga Selingkuh dengan Konsultan Politik hingga Kena Hak Angket DPRD
• 14 menit lalutvonenews.com
Berhasil disimpan.