Apa Pelajaran yang Bisa Diambil Indonesia dari Gempa di Venezuela dan Jepang?

Dampak kontras antara gempa Jepang dan Venezuela membuktikan bahwa besarnya kekuatan atau magnitudo bukanlah satu-satunya faktor penentu tingkat kehancuran bencana. Gempa bumi berkekuatan M 7,2 di Jepang diklasifikasikan oleh USGS dalam status "Green" karena potensi korban dan kerusakannya yang sangat rendah. Sebaliknya, rangkaian gempa di Venezuela langsung mendapatkan label "Red", yang merupakan level peringatan tertinggi untuk potensi hilangnya banyak nyawa dan kehancuran ekonomi berskala masif.

Perbedaan hasil akhir ini sangat dipengaruhi oleh kombinasi antara faktor kedalaman sumber gempa dan jaraknya ke pusat populasi manusia. Pusat gempa di Jepang terletak jauh di bawah dasar laut lepas pantai Prefektur Iwate dengan kedalaman sekitar 50 kilometer. Kedalaman ini membuat energi guncangan teredam secara signifikan sebelum merambat ke daratan. Di sisi lain, gempa utama di Venezuela terjadi sangat dangkal dengan kedalaman hanya sekitar 10 kilometer serta terletak tepat di dekat kota-kota pesisir padat penduduk seperti Caracas dan La Guaira.

Faktor pembeda yang paling krusial adalah kesiapan struktur bangunan dan ketegasan regulasi di kedua negara. Jepang telah menghabiskan puluhan tahun pasca-gempa besar Kobe 1995 untuk merevisi undang-undang konstruksi nasional (Building Standard Law) dan membudayakan mitigasi. Banyak gedung tinggi mereka yang dilengkapi teknologi canggih seperti base isolation dan peredam getaran untuk menyerap gaya seismik. Kondisi ini berbanding terbalik dengan Venezuela, di mana lemahnya penegakan aturan standar bangunan menyebabkan mayoritas masyarakat tinggal di permukiman rentan yang langsung runtuh ketika diguncang.

Dalam ilmu seismologi, gempa doblet adalah fenomena di mana sepasang gempa bumi berukuran hampir sama terjadi berdekatan dalam ruang dan waktu. Peristiwa di Venezuela bukanlah gempa tunggal yang diikuti oleh gempa susulan (aftershock) kecil, melainkan dua gempa utama (mainshock) berturut-turut. Gempa pertama berkekuatan M 7,2 kemudian disusul oleh gempa kedua dengan kekuatan lebih besar, yaitu M 7,5, hanya dalam selang waktu 39 hingga 40 detik di lokasi yang sama.

Mekanisme destruktif ini terjadi karena adanya proses perpindahan tegangan batuan yang dikenal sebagai coulomb stress transfer. Ketika patahan pertama bergeser dan melepaskan energinya, perpindahan tersebut justru menambah beban akumulasi stres pada segmen patahan di dekatnya yang sudah berada di ambang batas kritis. Dorongan instan ini memaksa segmen patahan kedua untuk ikut pecah dan menghasilkan guncangan besar berikutnya. Fenomena ini dapat dianalogikan seperti efek berantai kartu domino yang roboh berurutan dalam hitungan detik.

Kombinasi getaran beruntun ini melipatgandakan tingkat kerusakan fisik karena menghantam struktur yang sudah melemah akibat guncangan pertama. Selain memicu keruntuhan total pada bangunan yang semula masih berdiri, gempa doblet juga meningkatkan risiko bencana sekunder seperti tanah longsor massal dan likuefaksi. Dari sisi kemanusiaan, jeda waktu yang kurang dari satu menit praktis mematikan kesempatan warga untuk menyelamatkan diri dan sangat membahayakan tim penyelamat karena harus menghadapi guncangan besar di tengah reruntuhan.

Secara tatanan geologi, Indonesia memiliki kompleksitas wilayah aktif tektonik yang jauh lebih tinggi karena dikepung oleh pertemuan empat lempeng besar dunia. Di balik ancaman gempa megathrust berskala raksasa di lautan, Indonesia juga menyimpan ratusan jalur sesar aktif di daratan yang jalurnya melintasi pemukiman padat. Namun, jika berkaca pada kapasitas pengurangan risiko bencana, Indonesia diakui masih memiliki tantangan besar yang kondisinya justru lebih dekat dengan kerentanan di Venezuela ketimbang ketangguhan Jepang.

Tantangan terbesar Indonesia terletak pada kesenjangan implementasi standar konstruksi nasional. Meskipun pemerintah telah menerbitkan aturan ketat melalui Standar Nasional Indonesia (SNI) Bangunan Gedung Tahan Gempa yang terus diperbarui, penerapannya di lapangan belum merata dan sering kali hanya diawasi ketat pada gedung-gedung bertingkat tinggi di kota besar. Jutaan bangunan publik berskala kecil, sekolah, rumah sakit daerah, hingga rumah tinggal biasa di berbagai wilayah zona merah gempa masih dibangun tanpa pengawasan teknis yang memadai.

Data sejarah kegempaan nasional membuktikan bahwa sebagian besar jatuhnya korban jiwa di Indonesia disebabkan oleh kegagalan struktur hunian rakyat. Gempa Yogyakarta 2006 (M 6,3), gempa Lombok 2018 (M 6,9), dan gempa Cianjur 2022 (M 5,6) bukanlah gempa dengan kekuatan terbesar di Tanah Air, tetapi ketiganya menelan ratusan korban jiwa. Seluruh tragedi tersebut memiliki pola kerusakan yang serupa, yaitu hancurnya rumah-rumah tembok sederhana yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat tanpa adanya kolom pengikat beton atau material yang memenuhi kaidah aman gempa.

Indonesia harus segera mengubah paradigma mitigasi dengan memprioritaskan audit keselamatan dan perkuatan (retrofitting) pada bangunan rakyat. Upaya penguatan ini tidak akan berjalan efektif jika hanya mengandalkan sosialisasi tanpa dibarengi dengan skema insentif nyata. Belajar dari kebijakan Pemerintah Jepang, negara harus hadir memberikan subsidi finansial atau bantuan material bagi masyarakat kurang mampu agar mereka dapat merenovasi struktur rumah lama mereka agar sesuai dengan standar keselamatan terbaru.

Selain perkuatan struktur modern, integrasi kembali kearifan lokal tradisional juga perlu digalakkan. Rumah-rumah adat tradisional di berbagai suku Indonesia—seperti bangunan kayu dengan fondasi umpak batu di Sunda atau dinding bambu rajut—secara alami memiliki elastisitas tinggi yang terbukti sangat tangguh menghadapi guncangan gempa bumi. Putusnya transfer pengetahuan dari arsitektur tradisional ke bangunan semen modern tanpa tulangan besi inilah yang harus dijembatani dengan melatih para tukang bangunan lokal mengenai kaidah teknik Barrataga atau penggunaan lapisan kawat ferrocement.

Langkah terakhir yang tidak kalah krusial adalah meningkatkan akurasi sistem peringatan dini (early warning system) serta memperkuat budaya kesiapsiagaan masyarakat secara mandiri. Mengingat BMKG telah memperingatkan adanya potensi besar di zona seismic gap megathrust Selat Sunda dan Mentawai-Siberut yang sudah ratusan tahun belum melepaskan energinya, simulasi evakuasi mandiri harus rutin dilakukan secara berkala. Masyarakat harus ditanamkan pemahaman untuk tidak langsung kembali ke dalam rumah setelah guncangan pertama mereda, demi mengantisipasi bahaya laten dari fenomena langka seperti gempa doblet.