MALANG, KOMPAS - Menteri Koperasi Ferry Juliantono enggan banyak merespons mengenai kematian lima calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau KDKMP ketika mengikuti latihan Pendidikan Dasar Kemiliteran di sejumlah daerah. Ferry mengatakan itu bukan di bawah kewenangannya.
“Nanti, nanti. Bukan, bukan saya, bukan di saya itu,” ujarnya mengakhiri sesi tanya jawab door step lalu masuk ke mobil, seusai Sarasehan Nasional Majelis Pesantren Dakwah Indonesia (MPDI) 2026 di Pesantren Daarul Ukhuwah, Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (27/6/2026) sore. Pada saat yang sama juga diluncurkan Koperasi Sekunder MPDI.
Seperti diketahui, korban terakhir bernama Nola Dya Sari meninggal saat penanganan medis, Jumat (26/6/2026) pukul 21.03. Nola meningikuti pelatihan di Kalimantan Barat.
Ferry juga enggan menjawab saat ditanyai mengenai evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah setelah muncul kasus kematian lima calon manajer KDKMP tersebut.
Sementara itu, dalam acara sarasehan tersebut, Ferry mengatakan, sampai saat ini pembangunan fisik KDKMP yang sudah selesai 100 persen mencapai 13.000 unit. Sedangkan 20.000-an unit lainnya masih berlangsung.
“Insyallah kalau tidak ada halangan 30.000-an bangunan, gudang, gerai-gerai, dan alat kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sudah rampung 100 persen, dan kami di Kementerian Koperasi memberikan pekerjaan itu kepada PT Agrinas Pangan Nusantara. Kemudian PT Agrinas Pangan Nusantara kerjasama dengan TNI semata-mata untuk mempermudah dan mempercepat agar proses pembangunan bisa berlangsung lebih tepat waktu,” ujarnya dalam sambutan.
Hadir pada acara itu, antara lain, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Ketua Umum MPDI KH Ayi Abdul Rosyid, dan Wakil Bupati Malang Lathifah Shohib. Sarasehan diikuti ratusan peserta dari berbagai daerah di Indonesia.
Menurut Ferry, pihaknya juga dibantu oleh 12 kementerian/lembaga. Setelah bangunan fisik Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) selesai, maka Kementerian Koperasi (Kemenkop) memersiapkan masuk tahap operasional. Tahap operasionalisasi, merupakan tahap terpenting karena nanti pendekatannya akan lebih kualitatif.
“Fungsi koperasi desa itu, yang pertama menjadi tempat menyalurkan dan menjual barang-barang subsidi, mulai elpiji 3 kilogram, pupuk, beras, minyak goreng, dan lain sebagainya itu nanti disalurkan langsung ke Koperasi Desa,” ucapnya.
KDMP juga akan menyerap produk masyarakat, apakah itu tanaman pangan, hotikultura, kerajinan, perikanan, dan lainnya.
Sementara itu, Kemenkop juga mendorong tumbuh berkembangnya koperasi-koperasi di pesantren. Hingga kini, menurut Ferry jumlah koperasi di pesantren di seluruh Indonesia hampir mencapai 1.000 buah. Bahkan, beberapa di antaranya memiliki aset lebih dari Rp 1 triliun.
Selain punya nilai historis panjang, kemandirian ekonomi di pesantren menjadi penting, salah satunya terkait keberadaan koperasi yang dimaksud. “Kami di Kemenkop lewat lembaga pengelola dana bergulir siap untuk membantu pembiayaan koperasi-koperasi pondok pesantren,” katanya.
Sebagai bentuk sinkronisasi antara koperasi pesantren dengan KDKMP, Ferry mengatakan, barang-barang yang dijual di KDKMP nantinya merupakan barang yang diproduksi dari pabrik atau industri kecil atau usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang dimiliki oleh koperasi pesantren. Contohnya, sabun, sampo, kecap, sambal, dan lainnya.
“Kami akan memberikan prioritas bagi barang-barang yang bisa diproduksi sendiri, apalagi dari koperasi pesantren itu akan bisa dijual di gerai-gerai milik KDKMP,” katanya.
Hidayat Nur Wahid mengatakan, pesantren merupakan entitas yang sudah diakui, baik dalam konteks sejarah hingga undang-undang. Keberadaan pesantren juga merata di seluruh Indonesia. Sebagai komunitas yang besar, sudah sewajarnya bila pesantren punya kontribusi lebih kuat melalui jalur pendidikan dan pemberdayaan ekonomi.
Jika pesantren bisa menghadirkan kontribusi positif melalui pemberdayaan ekonomi maka akan memberikan kontribusi yang baik terhadap ekonomi masyarakat dan bangsa.
Menurut Hidayat, sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah dalam menguatkan pesantren. Mulai dari bantuan anggaran pembangunan, beasiswa, termasuk koperasi pesantren yang telah menjadi program di Kemenkop.
“MPDI ini suatu komunitas pesantren yang mendeklarasikan diri sebagai pesantren dakwah. Pesantren ada tiga fungsi, yakni dakwah, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Jika fungsi dakwah kemudian dikuatkan dengan fungsi ekonomi maka dakwah ekonomi akan menghadirkan dampak riil dan konkret. Jadi masyarakat tidak hanya diberi ceramah tapi juga solusi terhadap masalah ekonomi mereka,” katanya.
KH Ayi Abdul Rosyid mengatakan, tema sarasehan “Bersama Dakwah dan Alquran Menguatkan Kemandirian Ekonomi Pesantren Berbasis Koperasi” lahir dari keyakinan bahwa pesantren tidak boleh hanya menjadi pusat lahirnya ulama dan penjaga akhlak bangsa. Tetapi juga harus jadi pusat kebangkitan ekonomi umat.
“Dakwah akan semakin kuat jika ditopang oleh kemandirian. Sebaliknya ekonomi tanpa nilai Alquran tidak akan membawa keberkahan. Hari ini mulai sebuah langkah besar, berkumpul bukan untuk diskusi saja namun membangun masa depan pesantren Indonesia,” katanya.
