Manama: Bahrain menyatakan wilayahnya menjadi sasaran serangan drone Iran pada Sabtu, 27 Juni 2026, dan menyebut insiden tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan negara serta hukum internasional.
Dalam pernyataan yang dimuat Bahrain News Agency, Kementerian Luar Negeri Bahrain mengecam serangan yang disebut melibatkan "sejumlah drone Iran." Namun, pemerintah tidak mengungkap lokasi maupun target spesifik yang diserang.
Kementerian menyatakan serangan yang terjadi pada dini hari itu membahayakan keselamatan warga sipil dan berpotensi menggagalkan berbagai upaya untuk meredakan ketegangan di kawasan.
Bahrain juga menegaskan memiliki hak penuh untuk mempertahankan kedaulatannya serta mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) agar meminta pertanggungjawaban Iran atas insiden tersebut.
Serangan itu terjadi hanya beberapa jam setelah Amerika Serikat mengumumkan telah menyerang sejumlah lokasi penyimpanan rudal, drone, dan fasilitas radar Iran pada Jumat malam.
Washington menyatakan operasi tersebut merupakan respons atas dugaan serangan Iran terhadap sebuah kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz. Iran Klaim Serang Posisi Militer AS Sebagai balasan, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran menyatakan pasukan angkatan lautnya telah menyerang sejumlah posisi militer Amerika Serikat di kawasan.
IRGC juga memperingatkan akan memberikan respons yang lebih keras apabila eskalasi konflik terus berlanjut.
Perkembangan terbaru ini terjadi meski Iran dan Amerika Serikat sebelumnya telah menyepakati Islamabad Memorandum of Understanding (MoU) yang dimediasi Pakistan.
Kesepakatan tersebut mulai berlaku pada 18 Juni setelah ditandatangani secara elektronik oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. MoU itu menjadi dasar dimulainya perundingan selama 60 hari guna mencapai kesepakatan damai yang lebih komprehensif.
Baca juga: Iran Sebut Serangan AS Dekat Selat Hormuz Rusak Negosiasi dan Gencatan Senjata
Bahrain Tuduh Iran Serang Wilayahnya dengan Drone, Desak DK PBB Bertindak
