REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan bahwa pembangunan jaringan kereta logistik Kalimantan tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Proyek strategis ini akan sepenuhnya ditawarkan kepada investor swasta melalui skema investasi non-APBN.
"Kita tawarkan kepada swasta untuk membangun itu (jaringan kereta api logistik di Kalimantan)," tegas Dudy di Jakarta, Sabtu.
Menurut Dudy, PT Kereta Api Indonesia (Persero) dipersilakan untuk turut berinvestasi apabila menilai pembangunan jaringan kereta logistik di Kalimantan memiliki prospek bisnis yang menguntungkan dan berkelanjutan. Ia mencontohkan keberhasilan angkutan logistik kereta api di Sumatera Selatan yang dikelola PT KAI secara komersial tanpa subsidi maupun skema kewajiban pelayanan publik (PSO).
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Model Bisnis Berkelanjutan
Dudy menjelaskan bahwa bisnis angkutan logistik di Sumatera Selatan berkontribusi cukup besar terhadap pendapatan PT KAI. Kontribusi ini menopang kinerja perusahaan dan memperkuat kemampuannya dalam mempertahankan pelayanan kereta api pada berbagai rute lain, khususnya di Pulau Jawa.
Ia menambahkan, mekanisme tersebut mencerminkan prinsip bisnis yang memungkinkan terjadinya subsidi silang antarlini usaha. Dengan demikian, operasional layanan tetap dapat berjalan secara berkelanjutan dan efisien.
Dorongan Presiden dan Kesiapan Investor
Dudy mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong agar pembangunan jaringan kereta logistik di Kalimantan segera direalisasikan sesuai kebutuhan nasional. "Oh beliau (Presiden Prabowo) mendorong kereta logistik (di Kalimantan)," ujarnya.
Meski demikian, percepatan pembangunan tetap bergantung pada kesiapan investor. Pasalnya, pembangunan jaringan kereta api membutuhkan investasi yang sangat besar dan perencanaan bisnis yang matang. "Bangun kereta kan enggak murah itu," imbuh Dudy.
Pemerintah berencana membangun 2.772 kilometer jalur kereta api di Kalimantan untuk memperkuat konektivitas dan mendukung distribusi logistik di pulau tersebut. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono sebelumnya menyatakan bahwa rencana pembangunan jalur kereta api di Kalimantan masih dalam tahap perhitungan dan perencanaan yang matang.
Untuk mengakomodasi berbagai masukan, pemerintah akan membentuk komite yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Komite ini akan berperan dalam menyempurnakan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas) agar selaras dengan kebutuhan Kalimantan. Menurut Agus, Kalimantan belum memiliki jaringan kereta api, padahal pulau ini memiliki potensi sumber daya alam yang besar, termasuk sektor mineral, yang membutuhkan dukungan infrastruktur transportasi memadai. Oleh karena itu, jalur kereta api akan membuka konektivitas antarprovinsi di Kalimantan dan meningkatkan efisiensi distribusi logistik.
