JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa jumlah perusahaan BUMN akan disisakan menjadi 250 saja, dari yang tadinya mencapai 1.000 entitas.
Prabowo menyindir banyaknya perusahaan BUMN yang tidak untung, tapi rakyat harus tetap membayar gaji komisaris dan direksinya.
Hal tersebut Prabowo sampaikan dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (28/6/2026).
Baca juga: Prabowo ke Para Rektor: Beda Pandangan Tidak Masalah...
Mulanya, Prabowo membacakan usulan dari para profesor universitas, di mana salah satunya meminta agar setiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi.
Prabowo menilai, usulan itu sangat bagus. Masalahnya, Prabowo mempertanyakan apakah BUMN itu menghasilkan laba atau tidak.
"Masalahnya, BUMN-BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih, Danantara mana itu? Iya, terima kasih. Nah itu kan sudah mulai botak. Satu tahun ini sudah mulai ada laba," ujar Prabowo.
"Masalahnya kemarin ini BUMN-BUMN ini ya kita sudah tahulah, sudah lama jadi orang Indonesia, saudara sudah mengerti. Ini sedang kita bersihkan, sedang kita tertibkan," sambungnya.
Baca juga: Kerap Panggil Profesor dari Bandung, Prabowo: Naik Whoosh 45 Menit ke Jakarta, Tak Ada Alasan
Kemudian, Prabowo bertanya kepada COO Danantara Dony Oskaria, berapa jumlah BUMN yang akan dipangkas.
Dony memaparkan, dari 1.000 lebih BUMN, akan disisakan sebanyak 250 saja.
"Dari 1.000 lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal 300 lah ya. Gimana Pak Dony? Ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250. Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup," tegas Prabowo.
Baca juga: Ketika Prabowo Kondangan ke Pernikahan Anak Ketua KPK, Diunggah di IG Story
Prabowo lantas mengajak publik membayangkan, bahwa mereka selama ini menggaji para dirut dan komisaris dari BUMN yang tidak untung itu.
"750 dirut, 750 direksi kali 4 atau kali 5, 750 komisaris kali 10. Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa saudara-saudara. Ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung hanya bayar overhead," tukasnya.
Sementara itu, Prabowo meminta agar proses efisiensi BUMN ini harus bisa selesai dalam 2 tahun.
"Kita mau sekarang rasional, efisien, dan ini kita buktikan, dan ini kita lakukan. Saya minta dalam tahun ini harus selesai, ya. Jadi dalam dua tahun kita akan bikin BUMN-BUMN lebih efisien, lebih transparan, lebih bekerja untuk rakyat," imbuh Prabowo.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
