Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menemui sejumlah lembaga keuangan yang tergabung dalam, GFANZ (Glasgow Financial Alliance for Net Zero). Dalam pertemuan tersebut, Eddy Soeparno menjelaskan antara lain komitmen Presiden Prabowo untuk mempercepat proses transisi energi serta aksi pengendalian iklim.
"Selain itu saya juga menyampaikan potensi proyek Energi Baru Terbarukan (EBT) dan peluang pembiayaan bagi bank-bank yang memiliki kepedulian tinggi terhadap green financing," kata Eddy dalam keterangan tertulis, Minggu (28/6/2026).
Adapun dalam kegiatan London Climate Action Week itu, Eddy Soeparno menemui sejumlah lembaga keuangan yang tergabung dalam GFANZ di antaranya Deutsche Bank, Citi, Standard Chartered, HSBC, MUFG dan Bank of America.
"Pembahasannya komprehensif mencakup kebijakan, legislasi, investasi dan pembiayaan, serta dukungan yang siap diberikan baik oleh kami sebagai pimpinan MPR, maupun teman-teman yang tergabung di KADIN," lanjutnya.
Dalam pertemuan yang pada Jumat, 26 Juni itu berlangsung interaktif, Eddy didampingi antara lain oleh Aryo Djojohadikusumo dan Bobby Gafur Umar, serta Steven Marcelino dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin).
Eddy yang merupakan mantan praktisi perbankan dan keuangan internasional selama 26 tahun juga mendengarkan dengan seksama permasalahan dan keluhan yang disampaikan para bankir di dalam pertemuan tersebut, khususnya tantangan dan hambatan di Indonesia.
"Sebagai mantan pelaku perbankan di lembaga keuangan asing, saya mengerti keluhan dan hambatan yang mereka temui, mulai dari proses perizinan yang lama dan berlapis, inkonsistensi kebijakan, sampai dengan regulasi yang kerap berubah," ungkapnya.
"Yang saya sayangkan, keluhan hari ini masih sama dengan permasalahan yang dihadapi ketika saya masih pelaku perbankan 15 tahun yang lalu. Oleh karena itu saya yakinkan para bankir bahwa pemerintah Presiden Prabowo telah bertekad untuk memangkas birokrasi dan inefesiensi untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia," tegasnya.
Eddy menegaskan komitmennya untuk membuka pintu komunikasi lebih lanjut jika lembaga pembiayaan menemui kendala atau hambatan dalam proses investasi dan bisnis di Indonesia.
"Sebelum mengakhiri pertemuan, saya menawarkan diri menjadi mitra diskusi ataupun rekan 'curhat' jika di masa mendatang terdapat hambatan yang menyebabkan proyek-proyek EBT menjadi tertunda," ujarnya.
"Saat ini kita justru perlu mempercepat proses transisi energi, untuk memperkuat ketahanan energi nasional, sekaligus melaksanakan komitmen untuk pengurangan emisi karbon. Saya akan proaktif membantu akselerasi pembiayaan proyek-proyek EBT, agar Indonesia terdepan dalam mengembangkan potensi EBT yang jumlahnya besar dan melimpah," tutup Anggota Komisi XII DPR RI itu.
(anl/anl)
