Jakarta: Wacana perluasan negara bebas visa kunjungan (BVK) dinilai tak boleh dipandang sebagai benturan kepentingan ekonomi dan keamanan. Namun, harus jadi instrumen penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata.
“Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) merupakan salah satu instrumen penting untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di tengah persaingan global yang semakin kompetitif,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty dalam keterangan tertulis, dilansir Antara, Minggu, 28 Juni 2026.
Baca Juga :
5 Destinasi Wisata Terbaik di Dunia yang Wajib Dikunjungi Sekali Seumur Hidup-Gaya HidupEvita meminta jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi untuk tidak mengukur keberhasilan kebijakan ini hanya berdasarkan hilangnya potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari biaya visa.
“Memang benar, apabila suatu negara diberikan fasilitas bebas visa, negara kehilangan potensi PNBP dari pembayaran visa. Namun di sisi lain, apabila kebijakan tersebut mampu meningkatkan kunjungan wisatawan berkualitas, maka perputaran ekonomi yang dihasilkan dapat jauh lebih besar daripada PNBP yang hilang,” ujar Evita.
Dia menekankan, tolok ukur utama yang harus digunakan adalah manfaat ekonomi bersih (net economic benefit). Lonjakan kunjungan wisatawan berkualitas diyakini akan langsung menggerakkan sektor perhotelan, UMKM, maskapai penerbangan, hingga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Evita sepakat bahwa kebijakan perluasan BVK harus tetap berjalan di atas koridor aturan yang ketat, seperti asas resiprositas (timbal balik) dan aspek keamanan nasional.
“Saya mendukung usulan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Pariwisata untuk memberikan fasilitas bebas visa secara selektif kepada enam negara prioritas, yaitu Australia, India, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, dan Kazakhstan,” terang Evita.
Evita mengingatkan Indonesia tidak boleh kalah saing dari negara regional seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam yang agresif memberikan kemudahan akses masuk untuk menarik investasi asing.
“Yang harus kita cari adalah titik keseimbangan terbaik antara penerimaan negara, pertumbuhan ekonomi, daya saing pariwisata, investasi, dan keamanan nasional. Itulah kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan nasional,” kata Evita.
Ilustrasi liburan. Foto: Freepik.com.
Sebelumnya, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengusulkan formula BVK 8+1 untuk negara potensial seperti Jepang, Korea Selatan, India, Australia, Selandia Baru, Belarusia, Kazakhstan, Makau, hingga pemegang permanent resident Singapura. Namun, Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko meminta wacana ini dikaji ulang karena kebijakan serupa pada 2015-2024 terbukti tidak signifikan menambah devisa dan rawan disalahgunakan oleh wisatawan tidak berkualitas.
