JAKARTA, DISWAY.ID - Musyawarah Warga Nahdlatul Ulama (NU) se-Jabodetabek yang digelar di Universitas Terbuka, Kota Tangerang Selatan, Minggu, 28 Juni 2026 kembali menyoroti dinamika tata kelola Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Kegiatan ini juga sekaligus menghasilkan sejumlah catatan dan rekomendasi yang akan disampaikan menjelang Muktamar 2026 yang diselenggarakan pada 1-5 Agustus 2026.
Rektor Universitas Terbuka, Prof. Ali Muktiyanto, menegaskan bahwa warga NU memiliki tanggung jawab moral yang besar untuk menjaga organisasi, bahkan melampaui masa jabatan para pengurus.
"Saya sebelum lahir sudah NU. Jadi kita sebagai warga NU punya kewajiban moral yang lebih besar daripada pengurus PBNU itu sendiri. Pengurus bisa berganti, tetapi warga NU jangan pindah. Dari dalam kandungan pun kita sudah NU. Itu yang harus terus kita jaga," ujarnya.
Menurut Ali, memasuki abad kedua NU, tantangan organisasi telah berubah.
BACA JUGA:Cak Imin Dorong Politisi NU Silakan Berkiprah di Partai, PBNU Harus Bersih dari Politik
Jika pada masa awal NU berjuang untuk kemerdekaan bangsa, kini tantangan terbesarnya adalah membangun tata kelola organisasi yang akuntabel dan transparan.
"Hampir semua institusi hari ini menerapkan governance yang akuntabel dan transparan, sementara NU sejauh ini belum sampai ke sana. Tantangan terbesar kita hari ini adalah tata kelola," katanya.
Ali juga menyinggung wacana audit terhadap PBNU. Menurutnya, audit tidak akan berjalan optimal apabila sistem pelaporan keuangan belum dibangun sesuai standar organisasi modern.
"Kalau memang mau diaudit, laporan keuangannya harus tersedia. Selama ini yang dipahami sebagai laporan keuangan sering kali hanya arus kas masuk dan keluar, padahal dalam governance modern laporan keuangan jauh lebih komprehensif," tegasnya.
Tak hanya itu, dalam rekomendasinya kepada kepengurusan PBNU mendatang, Ali menyampaikan empat agenda pembenahan utama.
BACA JUGA:Peringatan dari Solo Raya Jelang Muktamar ke-35 NU: Orientasi Kepada Perbaikan, Jangan Asal Pilih Pemimpin
Pertama, memperkuat perencanaan keuangan sehingga kegiatan organisasi tidak lagi bergantung pada sumbangan atau iuran yang bersifat insidental.
Kedua, memperkuat sistem pengawasan internal. Menurutnya, budaya organisasi selama ini masih terlalu mengandalkan kepercayaan personal sehingga fungsi kontrol belum berjalan optimal.
Ketiga, membangun manajemen risiko dalam setiap pengambilan kebijakan strategis.
- 1
- 2
- »
