REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN — Iran meningkatkan respons terhadap aksi militer Amerika Serikat (AS) dengan mengumumkan operasi yang melibatkan rudal dan pesawat nirawak (drone) yang diklaim menyasar delapan instalasi militer AS di Kuwait dan Bahrain. Serangan itu diumumkan setelah AS melancarkan serangan udara baru ke wilayah selatan Iran pada Ahad dini hari.
Saling serang tersebut menjadi salah satu konfrontasi militer paling serius antara Teheran dan Washington sejak kedua negara menandatangani nota kesepahaman untuk mengakhiri permusuhan dan membuka jalan bagi perundingan menuju kesepakatan permanen.
Baca Juga
Iran Kembali Bombardir Pangkalan AS di Bahrain dan Kuwait pada Ahad Pagi
Main Imbang Lawan Austria, Aljazair Lolos ke Babak 32 Besar, Iran Tersingkir
Trump Kembali Tebar Ancaman akan Lenyapkan Republik Islam Iran
Almayadeen melansir, Iran menilai operasi militer AS merupakan pelanggaran terhadap nota kesepahaman dan hukum internasional. Teheran juga memperingatkan bahwa serangan lanjutan berpotensi menggagalkan proses diplomatik yang sedang berlangsung.
Dalam pernyataan yang dirilis sebelum fajar Ahad, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) menyatakan pasukan angkatan laut dan kedirgantaraannya melancarkan operasi gabungan antara pukul 02.00 hingga 03.00 waktu setempat.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
IRGC mengklaim rudal balistik dan drone menghantam delapan fasilitas militer AS, termasuk Pangkalan Udara Ali Al Salem di Kuwait dan markas Armada Kelima AS di Mina Salman, Bahrain.
Menurut IRGC, sasaran-sasaran tersebut telah dihancurkan sebagai "tanggapan tegas terhadap agresi Amerika baru-baru ini". Namun, pernyataan itu tidak merinci enam lokasi lainnya. Hingga kini belum ada konfirmasi dari pemerintah AS mengenai klaim tersebut.
Pangkalan miiter AS di Timur Tengah - (CFR)
IRGC juga menuduh Washington melanggar komitmennya dalam Memorandum Islamabad. Menurut mereka, AS menyerang lima lokasi pesisir Iran dengan alasan merespons tindakan Iran mencegat sebuah kapal di Selat Hormuz.
Garda Revolusi menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 5 Memorandum Islamabad, kewenangan mengatur pelayaran di Selat Hormuz berada di tangan Republik Islam Iran. Mereka memperingatkan kapal-kapal yang melanggar ketentuan akan menghadapi tindakan penegakan hukum yang lebih tegas.
Iran juga memperingatkan bahwa setiap serangan AS berikutnya, termasuk terhadap target sekunder, akan dibalas dengan apa yang mereka sebut sebagai "respons yang melumpuhkan".
