REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG, – Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat, Jajang Rohana, mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperluas pemerataan investasi agar tidak hanya terpusat di satu wilayah. Langkah ini dinilai krusial agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara lebih luas oleh seluruh masyarakat di berbagai daerah.
"Oleh karena itu, supaya tidak turun berarti nilai investasinya harus ditingkatkan kemudahan kepastian iklim investasi," kata Jajang di Bandung, Minggu.
Jajang mengungkapkan bahwa realisasi investasi di Jawa Barat pada tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan pemerintah, dengan nilai hampir mencapai Rp300 triliun. Menurutnya, capaian fantastis tersebut turut mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Barat menjadi lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
“Terkait investasi, ini melampaui daripada target. Ini juga membuat pertumbuhan ekonomi meningkat lebih tinggi dari tahun 2024,” ujar Jajang.
Jaga Momentum Positif
Meski mencatatkan surplus target, Jajang menilai pemerintah daerah tidak boleh lengah. Ia menekankan perlunya menjaga momentum positif ini dengan meningkatkan kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan iklim investasi yang kondusif. Selain itu, pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas tenaga kerja juga menjadi kunci agar investasi terus tumbuh dan tersebar lebih merata.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
“Lalu infrastruktur dan tenaga kerjanya juga harus ditingkatkan kembali,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sektor industri pengolahan, khususnya manufaktur seperti otomotif, elektronik, dan tekstil, masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut. Tidak hanya itu, sektor infrastruktur dan transportasi, perdagangan besar, konstruksi, serta pertanian juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah.
Jajang berharap peningkatan investasi ke depan tidak hanya berorientasi pada peningkatan nilai ekonomi semata. Ia menekankan pentingnya perluasan pemerataan pembangunan, pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya, serta pengurangan kesenjangan antarwilayah di Jawa Barat.
