JAKARTA, KOMPAS.com – Pertanyaan mengenai kondisi ekonomi, seperti nominal gaji, pengeluaran rumah tangga, hingga jumlah kepemilikan perhiasan, kerap memicu penolakan dari masyarakat saat pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Banyak warga mempertanyakan tujuan serta keamanan data tersebut, terlebih di tengah maraknya narasi di media sosial yang mengaitkan pendataan ini dengan penarikan pajak atau potensi kebocoran data pribadi.
Narasi mengenai kenaikan pajak dan keamanan data pribadi itu pun mencuat dan menuai polemik di media sosial.
Alasan menanyakan gajiKepala BPS Jakarta Barat, Muhammad Noval, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi tidak hanya mendata usaha masyarakat, tetapi juga kondisi ekonomi rumah tangga.
Baca juga: Ketika Petugas Sensus Ekonomi Data Warga Sudah Didata tapi Tak Dapat Bantuan
"Artinya selain mendata kondisi usaha perusahaan atau usaha-usaha yang ada di masyarakat, juga mendata ekonomi keluarga. Jadi semua keluarga, semua kepala keluarga (KK), dan seluruh rumah tangga akan didata karena akan ditanyakan mengenai kondisi ekonomi keluarga," ujar Noval saat ditemui Kompas.com di Kantor BPS Jakarta Barat, Jumat (26/6/2026).
Noval menyebutkan, data mengenai pemasukan dan pengeluaran dikumpulkan untuk mengetahui kondisi perekonomian masyarakat saat ini.
Jenis usaha yang didata pun beragam, mulai dari usaha rumahan hingga sektor informal, seperti pedagang, pengemudi ojek online, hingga pendapatan dari media sosial, seperti influencer dan affiliator.
Menurut dia, data tersebut diperlukan pemerintah untuk mengukur efektivitas usaha kecil dalam menopang perekonomian masyarakat.
Baca juga: Khawatir Aset Dicatat, Nanti Pajaknya Naik Saat Petugas Sensus Ekonomi Data Warga
"Itu akan didata, ditanyakan pendapatannya berapa, pengeluarannya berapa, sehingga pemerintah tahu usaha rumah tangga seperti apa kondisinya, jadi ketahuan selisih marginnya berapa," ujar Noval.
"Tujuannya apa? Pemerintah ingin tahu untuk mengukur efektivitas usaha itu terhadap kondisi ekonomi, seberapa besar dampaknya," sambungnya.
Sementara itu, bagi warga yang tidak memiliki usaha, data penghasilan tetap dikumpulkan dari sumber pendapatan lain.
"Misalnya lansia yang sudah tidak bekerja, tetapi masih mendapat uang dari anaknya, tetap didata untuk mengetahui bagaimana kondisi ekonominya," tuturnya.
Baca juga: Lika-liku Petugas Sensus Ekonomi 2026, dari Disangka Penipu hingga Penagih Pajak
Jamin keamanan dataNoval juga memastikan bahwa seluruh data pendapatan, gaji, maupun kepemilikan aset yang dikumpulkan oleh 1.648 petugas di Jakarta Barat dijamin kerahasiaannya.
Ia menegaskan, data perekonomian tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan data perpajakan.
"Kami tegaskan bahwa pendataan ini tidak ada sangkut pautnya dengan pajak. Karena pegawai BPS bukan pegawai Ditjen Pajak, jadi kami tidak ada kaitannya sama sekali dengan Ditjen Pajak," ujarnya.
