Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan seluruh data yang dikumpulkan dalam Sensus Ekonomi 2026 hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Amalia Adininggar Widyasanti Kepala BPS RI di Palembang, Minggu (28/6/2026), mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir memberikan data kepada petugas sensus, karena informasi yang dihimpun tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun pungutan lainnya.
Data yang akurat akan membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Data yang kami kumpulkan ini nanti akan memberikan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat. Masyarakat akan terdata artinya mereka akan punya suara untuk kebijakan. Kalau masyarakat terdata mereka juga tidak akan terlewat untuk mendapatkan intervensi kebijakan dari pemerintah,” katanya seperti dilaporkan Antara.
Sensus Ekonomi 2026 merupakan komitmen bersama antara BPS, pemerintah pusat, pemerintah daerah, petugas sensus, dan masyarakat untuk menghasilkan data ekonomi yang berkualitas sebagai dasar perencanaan pembangunan.
Untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026, BPS menerjunkan 7.588 petugas yang akan melakukan pendataan di 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan.
Hingga saat ini, pelaksanaan Sensus Ekonomi di Sumatera Selatan telah mencapai sekitar 20 persen, sedangkan secara nasional realisasinya mencapai sekitar 25 persen.
BPS juga mengimbau seluruh petugas menjalankan tugas secara profesional, sopan, dan sesuai standar pelatihan.
Masyarakat diharapkan menerima kedatangan petugas dengan baik karena pendataan tersebut semata-mata dilakukan untuk menghasilkan data statistik yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.(ant/iss)
