jpnn.com, JAKARTA - Viralnya video seorang ibu yang mengangkat peredaran narkoba dan merekam aktivitas yang diduga sebagai transaksi narkotika di wilayah Aek Kanopan, Kualuh Hulu, Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara, menjadi sorotan publik dalam beberapa hari terakhir.
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menyatakan keprihatinannya terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia di wilayah tersebut, khususnya Polsek Kualuh Hulu dan Polres Labuhanbatu Utara.
BACA JUGA: Polda Jambi Musnahkan Barang Bukti Narkoba Hasil Penindakan Selama 2026
Fernando mempertanyakan ketidakhadiran aparat kepolisian di tengah maraknya peredaran gelap narkoba yang justru terungkap berkat informasi dari seorang warga sipil. Ia menyoroti kegagalan fungsi intelijen dan reserse di jajaran kepolisian setempat.
"Ke mana anggota Polres Labuhanbatu Utara dan Polsek Kualuh Hulu selama ini sehingga dengan mudahnya peredaran narkoba di wilayahnya dan harus membutuhkan informasi dari seorang emak-emak," ujar Fernando dalam pernyataannya, Senin (29/6).
BACA JUGA: Nasib ASN Protokoler Aceh Barat yang Tangkap Kasus Narkoba, Bupati: Tidak Ada Pembelaan
Menurut Fernando, kasus ini menjadi indikator jelas kegagalan kepemimpinan di tingkat kewilayahan. Ia menilai Kapolda Sumatera Utara, Kapolres Labuhanbatu Utara, dan Kapolsek Kualuh Hulu tidak lagi cakap dalam menjalankan tugas memberantas narkoba.
"Saya menilai maraknya peredaran narkoba yang menjadi perhatian publik di Aek Kanopan dan wilayah Sumatera Utara merupakan kegagalan Kapolda, Kapolres Labuhanbatu Utara dan Kapolsek Kualuh Hulu," tegasnya.
BACA JUGA: Aliran Uang 17 Kg Sabu-Sabu Kasus Mantan Kasat Narkoba Bakal Dibongkar di Persidangan
Ia pun mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera melakukan rotasi atau penggantian pejabat di tiga level tersebut. Langkah ini dinilai penting untuk memberikan efek jera sekaligus menyegarkan kembali upaya pemberantasan narkoba di wilayah Sumatera Utara.
"Sudah seharusnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Subianto segera mengganti Kapolda Sumatera Utara, Kapolres Labuhanbatu Utara dan Kapolsek Kualuh Hulu karena sudah gagal menjalankan tugasnya memberantas narkoba," imbuhnya.
Selain pergantian pejabat, Fernando juga merekomendasikan langkah internal yang lebih tegas, yaitu melakukan tes urin secara mendadak kepada seluruh anggota Polri di jajaran tersebut. Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan adanya oknum yang terlibat atau bermain mata dengan para pelaku bisnis haram tersebut.
"Selain itu lakukan tes urin kepada anggota Polri yang rawan peredaran narkoba dan diduga ada main mata dengan pelaku bisnis barang haram tersebut," katanya.
Direktur Rumah Politik itu mengingatkan bahwa pemberantasan narkoba merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Ia berharap Polri dapat menunjukkan keseriusannya dalam menjalankan arahan presiden, agar tidak mencederai citra pemerintahan yang baru.
"Jangan sampai citra pemerintahan Prabowo Subianto dan Kapolri jelek dimata publik hanya karena oknum dan pejabat Polri yang tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik," tutur Fernando.
Terakhir, Fernando menyoroti beban kerja Polres Labuhan Batu yang dinilai terlalu berat karena harus membawahi dua kabupaten sekaligus, yaitu Labuhanbatu dan Labuhanbatu Utara. Ia mendorong Kapolri untuk segera merealisasikan pembentukan Polres Labuhanbatu Utara yang mandiri agar koordinasi dan penanganan kasus di wilayah tersebut lebih efektif dan terukur. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kasus Sabu-Sabu Eks Kasat Narkoba Malaungi, Kejati NTB Pastikan Bongkar Aliran Uang di Sidang
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
