Jakarta, VIVA – Studi Litbang Kompas mencatat lonjakan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) hingga mencapai angka 80,6 persen, sebuah capaian yang dinilai para pakar hukum sebagai refleksi nyata dari perubahan struktural yang tengah berlangsung di internal Polri.
Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan dari persepsi publik yang terbentuk melalui pengalaman langsung berinteraksi dengan institusi penegak hukum tersebut.
Pakar hukum dari Universitas Krisnadwipayana, Hartanto menilai peningkatan kepercayaan publik yang signifikan ini bukan terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan hasil dari serangkaian kebijakan reformatif yang diimplementasikan secara sistematis dan terukur di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Menurut Hartanto, peningkatan kepercayaan publik terhadap Polri tidak terlepas dari perbaikan yang terjadi secara menyeluruh dan berjenjang pada tiga dimensi utama organisasi kepolisian yaitu dimensi kinerja institusi, sumberdaya manusia, dan budaya institusi.
"Ketiga dimensi ini saling menopang satu sama lain dalam membentuk wajah baru Polri di mata masyarakat," kata dia dalam keterangannya, Senin, 29 Juni 2026.
Perbaikan kinerja Polri tercermin dari respons yang lebih cepat, penanganan kasus yang lebih transparan, dan peningkatan profesionalisme dalam penegakan hukum.
"Masyarakat mulai merasakan perubahan nyata dalam kualitas layanan kepolisian, baik di tingkat pusat maupun daerah. Standar operasional prosedur diperkuat dan diawasi secara lebih ketat untuk memastikan akuntabilitas di setiap lini," ujar dia.
Reformasi pada aspek SDM mencakup peningkatan kompetensi anggota melalui pelatihan berkala, seleksi yang lebih ketat, serta penerapan sistem evaluasi berbasis integritas dan kinerja.
Ia mengatakan Polri secara aktif mendorong regenerasi kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan publik, bukan semata-mata pada kewenangan.
Pembinaan karakter dan etika profesi menjadi komponen wajib dalam pengembangan personel.
Transformasi budaya organisasi merupakan dimensi yang paling fundamental sekaligus paling sulit diukur.
Polri berupaya membangun kultur kelembagaan yang berlandaskan pada keterbukaan, anti-korupsi, dan orientasi pada kepuasan masyarakat. Perubahan budaya ini diharapkan menjadi fondasi jangka panjang yang menjaga keberlanjutan reformasi.
Hartanto secara khusus menyoroti Konsep Presisi yang merupakan singkatan dari Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan, sebagai kerangka kebijakan yang diarsiteki oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
