Bisnis.com, JAKARTA - Penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum operasional 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan dikebut oleh pemerintah.
Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan percepatan penerbitan Perpres menjadi salah satu rekomendasi dalam rapat koordinasi yang diinisiasi Kantor Staf Presiden (KSP) bersama PT Agrinas Pangan Nusantara dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
“Salah satu rekomendasi hasil pertemuan tadi adalah perlu untuk segera dikeluarkannya Perpres, draf rancangan Peraturan Presiden untuk operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih,” ujar Ferry dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (28/6).
Ferry menjelaskan saat ini program KopDes/Kel Merah Putih telah memasuki fase operasionalisasi. Pada tahap tersebut, pemerintah mulai membangun berbagai infrastruktur pendukung, seperti gudang, gerai ritel, hingga penyediaan alat kelengkapan lainnya.
Kemudian untuk langkah lebih lanjut, ia mengatakan bahwa masukan dari KSP dan TNI menjadi bahan evaluasi bagi Kementerian Koperasi untuk menyempurnakan implementasi program.
Sebagai tindak lanjut, Kemenkop bersama KSP dan PT Agrinas Pangan Nusantara akan melakukan pengecekan langsung terhadap kesiapan operasional 1.061 KDKMP yang telah mulai beroperasi.
Baca Juga
- Tujuan Manajer Kopdes Merah Putih Ikut Latasarmil, Kemenhan: Pembentukan Karakter
- Kemenhan Beri Santunan Rp50 Juta bagi 5 Keluarga Calon Manager Kopdes yang Meninggal
- Perpres Operasional KopDes Merah Putih Dikebut, Ini Alasannya
Kata Wamenkop
Adapun Wamenkop Farida Farichah mengatakan tujuan berdirinya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) bisa menjadi jalur distribusi bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dengan adanya Kopdes Merah Putih diharapkan bisa menjangkau pasar yang lebih luas, tidak hanya bergantung pada penjualan di daerah asal.
Dibangunnya KDKMP pun tidak hanya sebagai sarana pelayanan masyarakat desa, tetapi juga sebagai pusat konsolidasi dan pemasaran produk-produk unggulan daerah.
"Kita ingin produk ini terkonsolidasi dan didistribusikan ke seluruh jaringan koperasi di NTB, bahkan nasional," katanya saat berkunjung ke UMKM Sasak Maiq di Kabupaten Lombok Barat, NTB, Sabtu (27/6), dikutip dari Antaranews.
Menurut Farida, kehadiran jaringan KDKMP di berbagai daerah diharapkan dapat memperpendek rantai pemasaran produk UMKM sekaligus membuka akses ke pasar yang lebih luas.
Selain menjadi jalur distribusi produk lokal, KDKMP juga memiliki fungsi sebagai penyedia kebutuhan pokok masyarakat desa, seperti beras, minyak goreng, dan pupuk, dengan harga yang lebih terjangkau karena memotong rantai distribusi yang panjang.
Bahkan, pelaku UMKM yang bergabung sebagai anggota koperasi juga dapat memanfaatkan akses pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dengan bunga sekitar 6 persen per tahun.
Menurut dia, pembiayaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas produksi maupun investasi peralatan usaha sehingga UMKM lebih siap memenuhi permintaan pasar.
"Fungsinya, saat bergabung di koperasi, bapak-ibu bisa akses pembiayaan bunga rendah untuk meningkatkan produksi atau membeli alat baru. Ada juga ruang agregasi untuk saling bertukar informasi pasar," katanya.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi harga komoditas impor, Farida juga mengajak pelaku UMKM memaksimalkan penggunaan bahan baku lokal untuk memperkuat daya tahan usaha.
Ia mengatakan UMKM merupakan sektor yang relatif tangguh menghadapi gejolak ekonomi karena lebih dekat dengan sumber daya lokal dibandingkan industri yang bergantung pada bahan baku impor.
Farida menambahkan pemerintah juga terus mendorong produk-produk UMKM daerah agar mampu menembus pasar ekspor melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Smesco Indonesia dan Kementerian Perdagangan.
Wamenkop juga mendorong UMKM di Lombok untuk mulai melirik pasar mancanegara. Ia mencontohkan keberhasilan koperasi di daerah lain yang telah mengekspor produk kuliner daerah ke Malaysia dan Singapura.
“Kami di Kementerian Koperasi akan berkomunikasi dengan pihak terkait, seperti Smesco dan Kementerian Perdagangan, agar UMKM kita tidak hanya jago kandang, tapi juga bisa menembus pasar internasional," katanya.
Kata Mendes
Di sisi lain, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mendorong lahirnya berbagai desa tematik, seperti desa melon hingga desa ayam petelur.
Menurut dia, KDKMP dapat menjadi lokomotif penggerak ekonomi, sarana pemerataan ekonomi dan sumber pendapatan baru bagi desa.
Yandri juga mengatakan bahwa 20% sisa hasil usaha koperasi akan menjadi pendapatan asli desa, sementara 80 persen lainnya akan kembali kepada masyarakat desa.
“Termasuk akan mengurangi pengangguran di desa, karena tenaga kerja yang akan bekerja di Kopdes itu diambil dari desa setempat,” katanya.
Lebih lanjut, pembangunan KDKMP telah dan akan menyediakan bahan pokok secara murah dan terjangkau bagi masyarakat desa, perluasan lapangan kerja bagi warga desa, serta peningkatan akses ekonomi masyarakat desa.
KSP Siap Kawal Jalannya Operasional Koperasi Merah Putih
