Pemerintah membuka peluang menghadirkan insentif khusus bagi industri daur ulang baterai kendaraan listrik (EV). Langkah ini tengah dikaji sebagai pelengkap pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional, mengingat regulasi dan dukungan kebijakan untuk pengelolaan baterai bekas masih dalam tahap pengembangan.
Direktur Strategi dan Tata Kelola Hilirisasi Kementerian BKPM, Ahmad Faisal Suralaga, mengatakan fokus pemerintah saat ini masih mendorong investasi di sektor hulu hingga manufaktur kendaraan listrik melalui berbagai insentif fiskal.
Namun, seiring meningkatnya populasi kendaraan listrik di Indonesia, kebutuhan akan kebijakan yang mengatur pengelolaan baterai di akhir masa pakainya mulai menjadi perhatian.
Menurut Faisal, sejumlah negara bahkan telah memperhitungkan siklus hidup atau life cycle baterai sejak awal pengembangan industri kendaraan listrik. Dengan begitu, pemerintah dapat menyiapkan skema pengelolaan baterai bekas ketika jumlahnya mulai meningkat.
"Negara lain itu sudah memperhitungkan life cycle baterai. Korea bilang mereka sudah mulai mobil di 2020, berarti 2030 mereka sudah harus siap dengan baterai yang habis masa pakainya," ujar Faisal saat ditemui di Jakarta Pusat, Rabu (24/6/2026).
Ia menjelaskan, insentif yang tersedia saat ini masih berupa tax holiday dan tax allowance yang ditujukan untuk menarik investasi di sektor kendaraan listrik. Skema tersebut dinilai masih berfokus pada pengembangan industri awal dan belum secara spesifik menyasar sektor daur ulang baterai.
Karena itu, pemerintah membuka peluang menghadirkan insentif baru yang lebih terarah untuk mendukung industri tersebut. Menurut Faisal, langkah tersebut penting agar biaya daur ulang dapat bersaing dengan biaya produksi baterai baru.
Ke depan, pemerintah membuka peluang untuk menghadirkan insentif baru yang lebih spesifik guna mendukung industri daur ulang. Langkah ini dinilai penting agar biaya daur ulang bisa bersaing dengan produksi baterai baru.
"Memang saat ini insentif yang kita provide masih tax holiday, tax allowance, tapi mungkin nanti perlu ada insentif khusus untuk daur ulang baterai ini," katanya.
Faisal menambahkan, daya saing industri daur ulang akan sangat bergantung pada efisiensi biaya dan dukungan kebijakan pemerintah. Apabila biaya daur ulang dapat ditekan hingga setara atau bahkan lebih rendah dibandingkan memproduksi baterai baru, industri tersebut dinilai memiliki peluang berkembang lebih cepat di Indonesia.
