Jakarta (ANTARA) - Setiap kebijakan ekonomi yang baik selalu lahir dari satu pondasi yang sama, yakni data yang akurat.
Pemerintah dapat menyusun arah pembangunan, dunia usaha mampu membaca peluang pasar, dan masyarakat memperoleh manfaat pembangunan yang lebih merata apabila seluruh keputusan tersebut berpijak pada informasi yang lengkap dan dapat dipercaya.
Sebaliknya, ketika data tidak mampu menggambarkan kondisi riil di lapangan, kebijakan berisiko kehilangan presisi dan efektivitas.
Dalam konteks itulah pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) menjadi sangat strategis. Sensus ini bukan sekadar kegiatan statistik yang diselenggarakan setiap sepuluh tahun sekali, melainkan sebuah upaya nasional untuk memotret denyut perekonomian Indonesia secara menyeluruh.
Melalui pendataan terhadap seluruh kegiatan usaha di luar sektor pertanian, pemerintah memperoleh gambaran mengenai struktur ekonomi, karakteristik dunia usaha, perkembangan ekonomi digital, hingga arah transformasi ekonomi yang sedang berlangsung. Data tersebut diharapkan menjadi dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang semakin tepat sasaran.
Momentum pelaksanaan SE2026 juga bertepatan dengan fase penting perjalanan pembangunan Indonesia. Pemerintah tengah mengakselerasi hilirisasi industri, memperluas digitalisasi ekonomi, memperkuat investasi, mendorong transisi menuju ekonomi hijau, sekaligus mempersiapkan fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
Seluruh agenda besar tersebut membutuhkan basis data yang mutakhir agar kebijakan tidak hanya didasarkan pada asumsi, melainkan pada realitas ekonomi yang benar-benar terjadi.
Selama satu dekade terakhir, ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang patut diapresiasi. Meskipun menghadapi pandemi COVID-19, ketidakpastian geopolitik, gangguan rantai pasok global, dan perlambatan ekonomi dunia, Indonesia mampu kembali mempertahankan pertumbuhan ekonomi sekitar lima persen.
Namun angka pertumbuhan tersebut sesungguhnya hanya menggambarkan kondisi makro. Di baliknya terdapat dinamika yang jauh lebih kompleks: lahirnya jutaan usaha digital, berkembangnya ekonomi kreatif, perubahan pola konsumsi masyarakat, hingga munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah. Dinamika inilah yang perlu dipotret secara lebih komprehensif melalui sensus ekonomi.
Kualitas data
Dalam teori ekonomi publik dikenal adagium sederhana bahwa good data produce good policy. Artinya, kualitas kebijakan sangat bergantung pada kualitas data yang dimiliki pemerintah. Semakin akurat data yang tersedia, semakin tepat pula intervensi kebijakan yang dapat diberikan.
Pengalaman pelaksanaan Sensus Ekonomi 2016 membuktikan pentingnya prinsip tersebut. Hasil sensus tidak berhenti sebagai kumpulan angka statistik, tetapi dimanfaatkan sebagai kerangka sampel berbagai survei ekonomi nasional, penyusunan statistik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), statistik perdagangan, industri, jasa, hingga menjadi referensi penyusunan indikator pembangunan ekonomi nasional maupun daerah.
Data tersebut juga digunakan oleh kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, akademisi, investor, serta pelaku usaha dalam menyusun berbagai kebijakan dan strategi pembangunan.
Sensus Ekonomi 2016 juga memperlihatkan bahwa struktur dunia usaha Indonesia didominasi oleh usaha mikro dan kecil yang tersebar hampir di seluruh wilayah. Temuan tersebut menjadi salah satu dasar penguatan berbagai program pemerintah, mulai dari perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR), digitalisasi UMKM, pengembangan kewirausahaan nasional, hingga penyusunan kebijakan pembinaan usaha yang lebih terarah.
Dari perspektif fiskal, data sensus juga memiliki nilai strategis. Basis data usaha yang semakin lengkap memungkinkan pemerintah memperluas basis ekonomi nasional secara sehat. Kebijakan perpajakan tidak lagi semata-mata berorientasi pada peningkatan penerimaan, tetapi juga pada penciptaan sistem perpajakan yang lebih adil, efisien, dan mampu mengikuti perubahan struktur ekonomi.
Pendekatan ini menjadi semakin penting ketika aktivitas ekonomi digital berkembang sangat cepat dan menciptakan model-model bisnis baru yang sebelumnya belum banyak teridentifikasi.
Lebih dari itu, data sensus juga membantu pemerintah mengukur efektivitas berbagai program pembangunan. Apakah bantuan kepada UMKM benar-benar meningkatkan kapasitas usaha? Apakah kawasan industri mampu menciptakan pusat pertumbuhan baru? Apakah pembangunan infrastruktur berhasil mendorong aktivitas ekonomi masyarakat? Jawaban atas berbagai pertanyaan tersebut memerlukan data yang komprehensif, bukan sekadar indikator makro.
Transformasi usaha
Apabila menengok perjalanan sejak Sensus Ekonomi 2006 hingga Sensus Ekonomi 2016, terlihat bahwa struktur ekonomi Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pada periode tersebut, Indonesia berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar lima persen bahkan ketika dunia menghadapi krisis keuangan global 2008–2009. Namun di balik stabilitas tersebut terjadi transformasi besar dalam struktur dunia usaha.
Kontribusi sektor jasa terus meningkat, perdagangan modern berkembang pesat, teknologi informasi mulai mengubah pola bisnis, sementara ekonomi digital tumbuh menjadi salah satu mesin pertumbuhan baru. Dalam satu dekade terakhir, perubahan tersebut berlangsung jauh lebih cepat. Platform digital mempertemukan jutaan pelaku usaha dengan konsumen, transaksi elektronik meningkat tajam, dan ekonomi kreatif berkembang sebagai sumber nilai tambah baru.
Transformasi ini juga diperkuat oleh kebijakan hilirisasi industri yang menjadi salah satu agenda strategis pemerintah. Hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai tambah komoditas nasional, tetapi juga mendorong tumbuhnya kawasan industri baru, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat daya saing ekspor Indonesia.
Namun transformasi ekonomi tidak selalu berjalan tanpa tantangan. Sebagian pelaku usaha mampu beradaptasi dengan cepat terhadap teknologi, sementara sebagian lainnya masih menghadapi keterbatasan modal, akses pembiayaan, literasi digital, maupun kualitas sumber daya manusia. Karena itu, pemerintah memerlukan gambaran yang jauh lebih rinci mengenai kondisi dunia usaha agar intervensi kebijakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sektor.
SE2026 dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut. Selain memotret jumlah dan persebaran usaha, sensus juga akan menghasilkan informasi mengenai struktur ekonomi, karakteristik usaha, tingkat pemanfaatan teknologi digital, ekonomi hijau, ekonomi biru, investasi, hingga berbagai tantangan yang dihadapi pelaku usaha.
Data tersebut akan membantu pemerintah memahami sektor mana yang memiliki prospek pertumbuhan tinggi, wilayah mana yang memerlukan dukungan lebih besar, serta bagaimana arah transformasi ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.
Dengan demikian, sensus ekonomi bukan sekadar menghitung jumlah perusahaan, melainkan membaca perubahan wajah perekonomian Indonesia secara utuh.
Kepercayaan publik
Keberhasilan sensus ekonomi pada akhirnya sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Semakin tinggi tingkat partisipasi responden, semakin lengkap pula gambaran ekonomi nasional yang dapat disusun.
Masih terdapat anggapan bahwa pendataan ekonomi berkaitan langsung dengan perpajakan atau penyaluran bantuan pemerintah. Padahal, BPS menegaskan bahwa data yang dikumpulkan digunakan semata-mata untuk kepentingan statistik dan dijamin kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi individu maupun perusahaan tidak dipublikasikan, melainkan diolah menjadi gambaran umum mengenai kondisi perekonomian nasional.
Pemerintah menaruh harapan besar terhadap hasil SE2026. Kepala Badan Pusat Statistik mengibaratkan sensus ekonomi sebagai general check-up bagi perekonomian Indonesia. Melalui sensus ini pemerintah ingin mengetahui kondisi terkini dunia usaha, mendeteksi gejala-gejala dini yang memerlukan perhatian, sekaligus membangun basis data usaha yang paling lengkap untuk mendukung perumusan kebijakan nasional maupun daerah.
Harapan tersebut sangat beralasan. Indonesia tengah memasuki era transformasi ekonomi yang ditandai oleh berkembangnya ekonomi digital, meningkatnya investasi, percepatan hilirisasi, serta komitmen menuju ekonomi rendah karbon. Seluruh agenda tersebut membutuhkan data yang akurat agar kebijakan yang diambil benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.
Hasil SE2026 juga diharapkan mampu memetakan kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional, mengidentifikasi karakteristik ekonomi digital, memotret perkembangan ekonomi lingkungan, hingga menyediakan kerangka data baru bagi berbagai survei ekonomi pada tahun-tahun berikutnya. Dengan demikian, pemerintah, pelaku usaha, akademisi, maupun investor memiliki pijakan yang sama dalam membaca arah perkembangan ekonomi Indonesia.
Pada akhirnya, esensi sensus ekonomi bukanlah sekadar mencatat jumlah usaha atau menyusun tabel statistik. Esensinya adalah memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi masyarakat mulai dari warung kecil di desa, usaha keluarga, UMKM, perusahaan rintisan berbasis digital, hingga industri besar terlihat dalam peta pembangunan nasional. Apa yang tidak tercatat akan sulit diperhitungkan; apa yang tidak diperhitungkan berisiko terabaikan dalam kebijakan publik.
Oleh karena itu, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 sesungguhnya merupakan tanggung jawab bersama. Dari data yang berkualitas lahir kebijakan yang presisi; dari kebijakan yang presisi tumbuh dunia usaha yang semakin produktif; dan dari produktivitas yang meningkat akan lahir pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, tangguh, dan berkeadilan.
Itulah hakikat sesungguhnya dari membaca denyut ekonomi nasional: memastikan bahwa setiap langkah pembangunan benar-benar berpijak pada realitas, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik
Pemerintah dapat menyusun arah pembangunan, dunia usaha mampu membaca peluang pasar, dan masyarakat memperoleh manfaat pembangunan yang lebih merata apabila seluruh keputusan tersebut berpijak pada informasi yang lengkap dan dapat dipercaya.
Sebaliknya, ketika data tidak mampu menggambarkan kondisi riil di lapangan, kebijakan berisiko kehilangan presisi dan efektivitas.
Dalam konteks itulah pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) menjadi sangat strategis. Sensus ini bukan sekadar kegiatan statistik yang diselenggarakan setiap sepuluh tahun sekali, melainkan sebuah upaya nasional untuk memotret denyut perekonomian Indonesia secara menyeluruh.
Melalui pendataan terhadap seluruh kegiatan usaha di luar sektor pertanian, pemerintah memperoleh gambaran mengenai struktur ekonomi, karakteristik dunia usaha, perkembangan ekonomi digital, hingga arah transformasi ekonomi yang sedang berlangsung. Data tersebut diharapkan menjadi dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang semakin tepat sasaran.
Momentum pelaksanaan SE2026 juga bertepatan dengan fase penting perjalanan pembangunan Indonesia. Pemerintah tengah mengakselerasi hilirisasi industri, memperluas digitalisasi ekonomi, memperkuat investasi, mendorong transisi menuju ekonomi hijau, sekaligus mempersiapkan fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
Seluruh agenda besar tersebut membutuhkan basis data yang mutakhir agar kebijakan tidak hanya didasarkan pada asumsi, melainkan pada realitas ekonomi yang benar-benar terjadi.
Selama satu dekade terakhir, ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang patut diapresiasi. Meskipun menghadapi pandemi COVID-19, ketidakpastian geopolitik, gangguan rantai pasok global, dan perlambatan ekonomi dunia, Indonesia mampu kembali mempertahankan pertumbuhan ekonomi sekitar lima persen.
Namun angka pertumbuhan tersebut sesungguhnya hanya menggambarkan kondisi makro. Di baliknya terdapat dinamika yang jauh lebih kompleks: lahirnya jutaan usaha digital, berkembangnya ekonomi kreatif, perubahan pola konsumsi masyarakat, hingga munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah. Dinamika inilah yang perlu dipotret secara lebih komprehensif melalui sensus ekonomi.
Kualitas data
Dalam teori ekonomi publik dikenal adagium sederhana bahwa good data produce good policy. Artinya, kualitas kebijakan sangat bergantung pada kualitas data yang dimiliki pemerintah. Semakin akurat data yang tersedia, semakin tepat pula intervensi kebijakan yang dapat diberikan.
Pengalaman pelaksanaan Sensus Ekonomi 2016 membuktikan pentingnya prinsip tersebut. Hasil sensus tidak berhenti sebagai kumpulan angka statistik, tetapi dimanfaatkan sebagai kerangka sampel berbagai survei ekonomi nasional, penyusunan statistik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), statistik perdagangan, industri, jasa, hingga menjadi referensi penyusunan indikator pembangunan ekonomi nasional maupun daerah.
Data tersebut juga digunakan oleh kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, akademisi, investor, serta pelaku usaha dalam menyusun berbagai kebijakan dan strategi pembangunan.
Sensus Ekonomi 2016 juga memperlihatkan bahwa struktur dunia usaha Indonesia didominasi oleh usaha mikro dan kecil yang tersebar hampir di seluruh wilayah. Temuan tersebut menjadi salah satu dasar penguatan berbagai program pemerintah, mulai dari perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR), digitalisasi UMKM, pengembangan kewirausahaan nasional, hingga penyusunan kebijakan pembinaan usaha yang lebih terarah.
Dari perspektif fiskal, data sensus juga memiliki nilai strategis. Basis data usaha yang semakin lengkap memungkinkan pemerintah memperluas basis ekonomi nasional secara sehat. Kebijakan perpajakan tidak lagi semata-mata berorientasi pada peningkatan penerimaan, tetapi juga pada penciptaan sistem perpajakan yang lebih adil, efisien, dan mampu mengikuti perubahan struktur ekonomi.
Pendekatan ini menjadi semakin penting ketika aktivitas ekonomi digital berkembang sangat cepat dan menciptakan model-model bisnis baru yang sebelumnya belum banyak teridentifikasi.
Lebih dari itu, data sensus juga membantu pemerintah mengukur efektivitas berbagai program pembangunan. Apakah bantuan kepada UMKM benar-benar meningkatkan kapasitas usaha? Apakah kawasan industri mampu menciptakan pusat pertumbuhan baru? Apakah pembangunan infrastruktur berhasil mendorong aktivitas ekonomi masyarakat? Jawaban atas berbagai pertanyaan tersebut memerlukan data yang komprehensif, bukan sekadar indikator makro.
Transformasi usaha
Apabila menengok perjalanan sejak Sensus Ekonomi 2006 hingga Sensus Ekonomi 2016, terlihat bahwa struktur ekonomi Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pada periode tersebut, Indonesia berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar lima persen bahkan ketika dunia menghadapi krisis keuangan global 2008–2009. Namun di balik stabilitas tersebut terjadi transformasi besar dalam struktur dunia usaha.
Kontribusi sektor jasa terus meningkat, perdagangan modern berkembang pesat, teknologi informasi mulai mengubah pola bisnis, sementara ekonomi digital tumbuh menjadi salah satu mesin pertumbuhan baru. Dalam satu dekade terakhir, perubahan tersebut berlangsung jauh lebih cepat. Platform digital mempertemukan jutaan pelaku usaha dengan konsumen, transaksi elektronik meningkat tajam, dan ekonomi kreatif berkembang sebagai sumber nilai tambah baru.
Transformasi ini juga diperkuat oleh kebijakan hilirisasi industri yang menjadi salah satu agenda strategis pemerintah. Hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai tambah komoditas nasional, tetapi juga mendorong tumbuhnya kawasan industri baru, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat daya saing ekspor Indonesia.
Namun transformasi ekonomi tidak selalu berjalan tanpa tantangan. Sebagian pelaku usaha mampu beradaptasi dengan cepat terhadap teknologi, sementara sebagian lainnya masih menghadapi keterbatasan modal, akses pembiayaan, literasi digital, maupun kualitas sumber daya manusia. Karena itu, pemerintah memerlukan gambaran yang jauh lebih rinci mengenai kondisi dunia usaha agar intervensi kebijakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sektor.
SE2026 dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut. Selain memotret jumlah dan persebaran usaha, sensus juga akan menghasilkan informasi mengenai struktur ekonomi, karakteristik usaha, tingkat pemanfaatan teknologi digital, ekonomi hijau, ekonomi biru, investasi, hingga berbagai tantangan yang dihadapi pelaku usaha.
Data tersebut akan membantu pemerintah memahami sektor mana yang memiliki prospek pertumbuhan tinggi, wilayah mana yang memerlukan dukungan lebih besar, serta bagaimana arah transformasi ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.
Dengan demikian, sensus ekonomi bukan sekadar menghitung jumlah perusahaan, melainkan membaca perubahan wajah perekonomian Indonesia secara utuh.
Kepercayaan publik
Keberhasilan sensus ekonomi pada akhirnya sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Semakin tinggi tingkat partisipasi responden, semakin lengkap pula gambaran ekonomi nasional yang dapat disusun.
Masih terdapat anggapan bahwa pendataan ekonomi berkaitan langsung dengan perpajakan atau penyaluran bantuan pemerintah. Padahal, BPS menegaskan bahwa data yang dikumpulkan digunakan semata-mata untuk kepentingan statistik dan dijamin kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi individu maupun perusahaan tidak dipublikasikan, melainkan diolah menjadi gambaran umum mengenai kondisi perekonomian nasional.
Pemerintah menaruh harapan besar terhadap hasil SE2026. Kepala Badan Pusat Statistik mengibaratkan sensus ekonomi sebagai general check-up bagi perekonomian Indonesia. Melalui sensus ini pemerintah ingin mengetahui kondisi terkini dunia usaha, mendeteksi gejala-gejala dini yang memerlukan perhatian, sekaligus membangun basis data usaha yang paling lengkap untuk mendukung perumusan kebijakan nasional maupun daerah.
Harapan tersebut sangat beralasan. Indonesia tengah memasuki era transformasi ekonomi yang ditandai oleh berkembangnya ekonomi digital, meningkatnya investasi, percepatan hilirisasi, serta komitmen menuju ekonomi rendah karbon. Seluruh agenda tersebut membutuhkan data yang akurat agar kebijakan yang diambil benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.
Hasil SE2026 juga diharapkan mampu memetakan kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional, mengidentifikasi karakteristik ekonomi digital, memotret perkembangan ekonomi lingkungan, hingga menyediakan kerangka data baru bagi berbagai survei ekonomi pada tahun-tahun berikutnya. Dengan demikian, pemerintah, pelaku usaha, akademisi, maupun investor memiliki pijakan yang sama dalam membaca arah perkembangan ekonomi Indonesia.
Pada akhirnya, esensi sensus ekonomi bukanlah sekadar mencatat jumlah usaha atau menyusun tabel statistik. Esensinya adalah memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi masyarakat mulai dari warung kecil di desa, usaha keluarga, UMKM, perusahaan rintisan berbasis digital, hingga industri besar terlihat dalam peta pembangunan nasional. Apa yang tidak tercatat akan sulit diperhitungkan; apa yang tidak diperhitungkan berisiko terabaikan dalam kebijakan publik.
Oleh karena itu, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 sesungguhnya merupakan tanggung jawab bersama. Dari data yang berkualitas lahir kebijakan yang presisi; dari kebijakan yang presisi tumbuh dunia usaha yang semakin produktif; dan dari produktivitas yang meningkat akan lahir pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, tangguh, dan berkeadilan.
Itulah hakikat sesungguhnya dari membaca denyut ekonomi nasional: memastikan bahwa setiap langkah pembangunan benar-benar berpijak pada realitas, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik
