JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus memperkuat daya tarik investasi melalui berbagai insentif perpajakan. Langkah ini untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif, menjaga laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing kota, sekaligus menarik lebih banyak investor.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, Jakarta harus menjadi kota yang ramah bagi investasi. Karena itu, pemerintah terus menghadirkan berbagai kemudahan bagi dunia usaha, salah satunya melalui pemberian insentif pajak di sejumlah sektor.
"Kami ingin masyarakat internasional dan para investor memiliki confidence dan trust terhadap Jakarta. Tanpa kepercayaan, pembangunan dan investasi tidak akan berjalan optimal," kata Pramono, seperti dikutip dari Berita Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Menurut Pramono, penguatan iklim investasi merupakan bagian dari transformasi Jakarta menuju kota global yang bertumpu pada sektor jasa, perdagangan, industri kreatif, dan investasi.
Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah pemberian keringanan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar 50 persen untuk jasa kesenian dan hiburan berupa tontonan film nasional. Insentif ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri perfilman sekaligus meningkatkan aktivitas produksi film di Jakarta.
Baca juga: Film Biopik Michael Jackson Geser Oppenheimer sebagai Biografi Terlaris Sepanjang Masa
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam memperkuat ekosistem perfilman nasional sekaligus meningkatkan daya saing Jakarta sebagai pusat industri kreatif.
"Keringanan ini menjadi insentif bagi rumah produksi agar semakin banyak membuat film, terutama di Jakarta, sehingga memperkuat posisi Jakarta sebagai kota sinema dan pusat perfilman nasional," ujar Rano.
Selain untuk industri perfilman, Pemprov DKI juga menyiapkan beragam insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), termasuk pembebasan pajak bagi kelompok masyarakat tertentu.
Pramono berharap, berbagai insentif tersebut dapat menjaga aktivitas ekonomi tetap bergairah, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sekaligus memberi ruang bagi pelaku usaha untuk terus tumbuh dan berkembang.
Perkuat kepercayaan investorSelain menghadirkan insentif fiskal, Jakarta juga berupaya menciptakan iklim investasi yang kompetitif melalui penyederhanaan perizinan, peningkatan kepastian hukum, serta penguatan pembangunan infrastruktur. Langkah tersebut untuk mendukung berbagai program pembangunan sekaligus memperkuat posisi Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional dan kota global.
Baca juga: Rano Karno Klaim Jumlah RW Kumuh Jakarta Berkurang 50 Persen dalam 1,5 Tahun
Pramono berharap, berbagai kemudahan yang diberikan dapat meningkatkan kepercayaan investor sehingga semakin banyak investasi yang masuk dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Saat ini, Jakarta juga terus berupaya meningkatkan posisinya dalam pemeringkatan kota global sebagai bagian dari target masuk 50 besar kota global dunia.
Pengamat: Daya tarik investasi harus dijagaPengamat kebijakan publik Sugiyanto menilai kebijakan insentif pajak merupakan langkah yang tepat untuk menjaga daya tarik investasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurut dia, keringanan pajak dapat meningkatkan minat investor dan membantu menjaga daya beli masyarakat, selama didukung iklim usaha yang kondusif.
"Insentif pajak atau keringanan beban pajak bagi wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, merupakan kebijakan yang positif. Dampaknya dapat menarik investasi, menjaga daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan sektor industri tertentu," ujar pria yang akrab disapa SGY kepada Kompas.com, Jumat (26/6/2026).
Baca juga: BI Akui Perlu Kebijakan Jangka Pendek untuk Stabilkan Nilai Tukar-Peredaran Rupiah
Namun, SGY mengingatkan bahwa efektivitas kebijakan tersebut tidak hanya ditentukan oleh insentif semata. Kepastian hukum, kemudahan perizinan, kualitas infrastruktur, hingga efisiensi birokrasi juga menjadi faktor penting yang memengaruhi keputusan investor.
Ia menilai Jakarta memiliki modal kuat sebagai tujuan investasi karena berperan sebagai pusat bisnis, perdagangan, jasa keuangan, serta menjadi lokasi kantor berbagai perusahaan nasional maupun internasional.
Menurut SGY, pemberian insentif pajak memang berpotensi menekan penerimaan daerah dalam jangka pendek. Namun, jika diterapkan secara tepat sasaran, manfaat jangka panjang yang dihasilkan dapat jauh lebih besar, mulai dari meningkatnya investasi, terciptanya lapangan kerja, hingga tumbuhnya aktivitas ekonomi.
Karena itu, ia mendorong agar kebijakan insentif pajak dievaluasi secara berkala. Dengan evaluasi yang berkesinambungan, pemerintah dapat memastikan kebijakan tersebut tetap tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi perekonomian daerah.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
