Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengakui akan ada penurunan pendapatan sektor minyak dan gas bumi (migas), baik dari pendapatan negara, hulu migas, dan distributor karena pemangkasan harga gas alam cair (LNG).
Pemerintah menekan beban biaya gas bagi industri, dengan memangkas harga LNG menjadi USD 13 per MMBTU, dari sebelumnya di kisaran USD 20-23 per MMBTU.
"Pasti kan ada terjadi loss pendapatan baik dari hulu migas maupun di midstreamnya di bawahnya maupun pendapatan negara. Tapi kita tanggung renteng lah ya," jelasnya saat ditemui di kompleks parlemen Senayan, Senin (29/6).
Kebijakan tersebut merupakan hasil koordinasi pemerintah dengan asosiasi pelaku industri, sektor keramik, hingga Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dalam 10 hari terakhir guna menjaga keberlangsungan dunia usaha dan lapangan kerja.
Bahlil menjelaskan, pasokan gas pipa di Jawa Barat mengalami penurunan akibat produksi kilang yang menurun, sehingga kebutuhan industri di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten harus dipenuhi melalui LNG yang didatangkan dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan wilayah lain di luar Pulau Jawa.
Kondisi tersebut membuat harga gas untuk industri melonjak hingga USD 20-23 per MMBTU dan memicu permintaan agar pemerintah turun tangan.
"Yang penting industri untuk di daerah Jawa Barat, Banten, kemudian Jakarta daerah sini kan memang agak naik gitu dibandingkan dengan Jawa Timur. Pelan-pelan kita atasilah masalahnya ya," tutur Bahlil.
Adapun saran pelaku usaha kepada pemerintah yakni harga LNG bisa dipangkas menjadi kisaran USD 15-16 per MMBTU, namun pemerintah memutuskan pemangkasan lebih besar yakni menjadi USD 13 per MMBTU.
Harga LNG lebih mahal karena terdapat tambahan biaya transportasi, regasifikasi, dan distribusi. Menurutnya, produksi gas di Jawa Timur masih sesuai target, sementara pasokan di Jawa Barat mengalami kekurangan.
Bahlil menuturkan penurunan harga LNG bisa terjadi karena penurunan biaya di beberapa aspek. Pertama, di bagian hulu migas terdapat penurunan bagi hasil pemerintah, meskipun tidak menjelaskan dengan rinci mekanisme dari pemangkasan tersebut.
Kemudian dari sisi midstream alias distribusi, pemerintah sudah meminta anak perusahaan PT Pertamina, PT Perusahaan Gas Negara (PGN), menurunkan biaya (cost), salah satunya berupa ongkos pengiriman.
"Semuanya kena. Jadi bagian pemerintah dari hulunya itu kan ada bagian pemerintah, kemudian di hilir juga kita minta mereka untuk turunkan cost. Pertamina juga kita turunkan. Jadi baik dari KKKS-nya, pemerintahnya, maupun dari PGN-nya juga kena pemotongan," jelas Bahlil.
Di sisi lain, pemerintah tetap mempertahankan harga gas bumi tertentu (HGBT) di level USD 6,5-7 per MMBTU. Kedua, bagi industri non-HGBT yang menggunakan gas pipa dan berada di wilayah Jawa, pemerintah menetapkan harga sebesar USD 9,6 per MMBTU.
