Mendagri: Komisi II DPR Mendorong BNPP Punya Kewenangan Imperatif Urus Perbatasan

jpnn.com
2 jam lalu
Cover Berita

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan Komisi II DPR RI berharap Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bisa memiliki kewenangan imperatif. 

Demikian dikatakan Mendagri Tito Karnavian setelah menghadiri rapat bersama Komisi II DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6).

BACA JUGA: BNPP Mempercepat Pembukaan Pelintasan Temajuk–Telok Melano

"Mereka (Komisi II, red) menginginkan dan mendorong BNPP lebih aktif lagi dan lebih apa, punya semacam kewenangan imperatif," kata Tito, Senin.

Dia mengatakan BNPP sendiri selama ini hanya punya kewenangan koordinasi dalam menyelesaikan masalah di kawasan perbatasan.

BACA JUGA: BNPP RI Perkuat Akurasi Data Pembangunan Perbatasan Lewat Pemutakhiran IPKP KPP IEK 2026

Menurutnya, BNPP merasa tidak mudah mengoordinasikan kementerian dan lembaga demi menyelesaikan masalah perbatasan.

"Kalau pemerintah daerah mungkin lebih mudah karena saya sebagai mendagri, tetapi kalau untuk sesama kementerian, kan, belum tentu ya," kata Tito.

BACA JUGA: BNPP Petakan Capaian dan Tantangan Pembangunan Perbatasan

Eks Kapolri itu mengatakan kewenangan imperatif membuat penyelesaian perbatasan bisa dipercepat, sehingga sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto. 

"Ini salah satu apa amanat perintah dari Bapak Presiden untuk membangun daerah perbatasan tadi," lanjut Tito.

Eks Kapolda Papua itu pun mendukung langkah Komisi II DPR RI membuat Panitia Khusus (Pansus) demo menyelesaikan masalah di perbatasan.

Sebab, kata Tito, kementerian dan lembaga akan dilibatkan oleh Pansus dalam menyelesaikan masalah daerah perbatasan.

Semisal, kata dia, saat pemerintah ingin menyelesaikan pembangunan jalan, pasar, dan sekolah, sampai penyelesaian sengketa kawasan.

"Itu bisa dikeroyok ramai-ramai oleh semua kementerian atau lembaga," ujar Tito.

Eks Kepala BNPT itu menilai penting bagi Indonesia membangun kawasan perbatasan demi mewujudkan pemerataan keadilan, sekaligus memperkuat nasionalisme.

"Kemudian bisa menjadi buffer zone untuk sistem pertahanan kita. Kalau di perbatasan makmur, masyarakatnya sejahtera, kan, nasionalisme tinggi, ya, kan, susah diinfiltrasi oleh negara lain," kata Tito. (ast/jpnn)


Redaktur : Soetomo Samsu
Reporter : Aristo Setiawan


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Ada Demo Mahasiswa di Monas Jakpus Hari ini, Waspadai Potensi Lalin Macet
• 11 jam lalukompas.com
thumb
Tari Puspitarum Resmi Kantongi HKI, 1.000 Penari Meriahkan Gebyar Budaya Bhumi Pasuruan
• 4 jam laluberitajatim.com
thumb
Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling Jadetabek 29 Juni 2026
• 14 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Shin Tae-yong Dikabarkan Tolak Mariano Peralta: Kejutan Eks Tottenham Hotspur Son Heung-min Gabung Persija Jakarta?
• 22 jam laluharianfajar
thumb
Menteri PPPA Minta Masyarakat Setop Hakimi Perempuan Korban Penganiayaan di Bandung
• 7 jam lalumatamata.com
Berhasil disimpan.