Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menyatakan dukungan penuh terhadap peringatan tegas Wali Kota kepada Kecamatan Sukomanunggal, Semampir, dan Sawahan.
Ancaman rotasi jabatan tersebut dinilai wajar jika para pejabat di tiga wilayah itu tidak segera melakukan perbaikan kinerja secara proaktif.
“Kewenangan Pak Wali untuk menyusun sebuah tim yang terbaik di mana memang setiap pejabat publik itu diharapkan memiliki sensitivity, sensibilitas, kepekaan, ketanggapan terhadap permasalahan yang terjadi di wilayahnya,” ujar Yona ditemui di DPRD Surabaya, Senin (29/6/2026).
Menurut dia, seorang pejabat publik memikul tanggung jawab besar selama 24 jam penuh untuk memastikan kesejahteraan dan kenyamanan warganya. Oleh karena itu, berbagai keluhan masyarakat seperti tata kelola parkir dan sampah yang masuk ke pusat panggilan Wali Kota harus segera diselesaikan di tingkat bawah.
“Maka seharusnya pejabat yang ada di wilayah-wilayah kelurahan maupun kecamatan harus sigap, jangan sampai kemudian masalah ini menjadi sebuah temuan oleh walikota yang harus disikapi oleh walikota, seharusnya ini disikapi oleh pejabat di bawah,” tegas politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe ini.
Dia mencontohoan penyelarasan instruksi pemerintah pusat terkait program Indonesia Asri yang diimplementasikan secara lokal menjadi Surabaya Asri menuntut kesiapan penuh dari sebuah tim birokrasi yang solid. Demi mewujudkan ketertiban kota tersebut, seluruh aparatur sipil negara dilarang keras abai dan membiarkan problematika di tengah masyarakat berlarut-larut tanpa penanganan yang nyata.
“Kalau walikota kemudian harus mengambil satu sikap membenahi, menata ulang timnya menjadi sebuah tim yang bagus, menjadi the winning team agar Surabaya ini benar-benar siap, saya sepakat saja,” ungkap Cak Yebe.
Terkait mekanisme perombakan susunan pejabat, Cak Yebe menjelaskan bahwa evaluasi dan rotasi tersebut tidak terpaku pada rutinitas hitungan bulan. Mutasi jabatan bisa dieksekusi secepat mungkin apabila wali kota menemukan adanya kelambanan kinerja atau teguran yang diabaikan oleh para bawahannya.
“Ketika kemudian sudah diberikan sebuah peringatan oleh walikotanya, oleh pemimpinnya dan tidak segera disikapi, tentu pemimpin tidak bisa menunggu, masyarakat Surabaya juga tidak bisa menunggu,” jelasnya.
Warga Kota Surabaya saat ini sangat membutuhkan tindakan penyelesaian yang nyata di lapangan, bukan hanya rentetan retorika dari pemangku kebijakan. Komisi A DPRD Surabaya juga mengingatkan agar proses penggantian pejabat nantinya benar-benar mengutamakan kualitas dan kompetensi yang mumpuni.
“Ora usah kakean ide, ora usah kakean gagasan para pejabat publik, tapi sebaiknya segera lakukan action, tentu pemain pengganti juga yang diharapkan memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni, bukan kemudian muncul dari jalur circle,” pungkas Cak Yebe.[asg/ted]
