Tragedi meninggalnya lima peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) saat mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) memicu sorotan dari DPR RI. Pemerintah didesak segera menghentikan sementara pelaksanaan pelatihan tersebut demi mencegah munculnya korban baru.
Anggota Komisi I DPR RI Yulius Setiarto menilai insiden yang terjadi dalam waktu kurang dari dua pekan itu merupakan tragedi kemanusiaan yang harus direspons secara serius.
Menurut Yulius, meski tata cara pemeriksaan kesehatan di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI telah diatur melalui Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2023, pelaksanaannya dinilai belum mampu menjamin keselamatan seluruh peserta.
Ia menilai kegagalan mendeteksi kondisi kesehatan peserta sebelum pelatihan menjadi persoalan serius yang tidak hanya bertentangan dengan prinsip kehati-hatian, tetapi juga berpotensi melanggar hak warga negara atas keselamatan.
"Kegagalan dalam mendeteksi dan mengantisipasi kondisi medis peserta tidak hanya bertentangan dengan prinsip kehati-hatian, tetapi juga berpotensi melanggar hak atas keselamatan yang dijamin oleh konstitusi," katanya.
Baca Juga: Jokowi: Sekarang Menanam, 2029 Waktunya Panen
Karena itu, politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut meminta Kemhan segera menghentikan sementara seluruh kegiatan Latsarmil yang masih berlangsung.
“Saat ini diperlukan penghentian sementara seluruh kegiatan Latsarmil yang tengah berjalan, disertai evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyelenggaraannya demi menjamin keselamatan peserta dan akuntabilitas negara," tegasnya.
Program SPPI sendiri diselenggarakan Kemhan untuk menyiapkan calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Pelatihan dimulai pada 17 Juni 2026 dan dijadwalkan berlangsung selama 45 hari hingga 31 Juli 2026 dengan melibatkan 35.476 peserta di berbagai satuan pendidikan TNI di seluruh Indonesia.
Berdasarkan data Kemhan, lima peserta yang meninggal dunia adalah Yonanda Muhammad Taufiq akibat cardiac arrest, Anisa Muyassaroh karena heat stroke, Novia Rahmadhani Sihotang akibat komplikasi tuberkulosis (TB), serta Muhammad Rifki Renaldi Gunawan dan Nola Diasari yang meninggal setelah mengalami sesak napas saat mengikuti latihan.
Yulius juga menyoroti adanya peserta yang diketahui memiliki penyakit bawaan tetapi tetap lolos mengikuti pelatihan fisik. Menurutnya, kondisi tersebut mengindikasikan adanya masalah pada proses skrining kesehatan sebelum peserta diterjunkan ke lapangan.
"Lolosnya peserta dengan kondisi medis yang berisiko tinggi untuk mengikuti latihan fisik berat mengindikasikan adanya disfungsi pada tahap pra-latihan," ucapnya.
Baca Juga: Kasih Paham Anies Baswedan? Prabowo: Tiap Pemilihan Gaduh, yang Kalah Ribut!
Ia menegaskan negara tetap memikul tanggung jawab penuh terhadap keselamatan seluruh peserta selama mengikuti program resmi pemerintah.
"Tragedi ini harus menjadi titik balik bagi perbaikan fundamental dalam penyelenggaraan program pelatihan dasar kemiliteran yang melibatkan warga sipil. Keselamatan warga negara adalah hukum tertinggi. Tidak ada satu pun program pembangunan, betapapun mulianya, yang sepadan dengan hilangnya nyawa akibat kelalaian sistemik yang sejatinya dapat dicegah," pungkasnya.
