JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VIII DPR mendorong optimalisasi pengelolaan wakaf sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat, agar warga tidak terus bergantung pada bantuan sosial (bansos).
Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menilai potensi wakaf di Indonesia sangat besar. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Nah inilah yang kami rasakan Pak Ketua Badan Wakaf Indonesia ini kurang cepat larinya. Padahal banyak orang yang mau berwakaf," ujar Marwan saat rapat dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026).
Baca juga: Jawa Tengah Jadi Provinsi dengan Sertifikasi Tanah Wakaf Tertinggi di Indonesia
Marwan mengilustrasikan besarnya potensi wakaf di Indonesia. Menurut dia, jika 100 juta umat Islam berwakaf Rp 10.000 saja, dana yang terkumpul dapat mencapai Rp 1 triliun.
"Kita buat juga ilustrasi, wakaf Rp 10.000 saja kalau setengahnya umat muslim 100 juta orang karena ada 220 juta penduduk Indonesia itu sudah Rp 1 triliun. Hanya Rp 10.000 Pak Ketua. Berwakaf ini tidak ada batas, mau 3 kali 1 hari juga boleh. Kalau zakat kan ada waktunya, ada nishabnya," kata Marwan.
Baca juga: Kemenag Siapkan 5 Program Strategis 2026, Fokus Pemberdayaan Umat dan Wakaf Produktif
Marwan mengatakan, Komisi VIII ingin agar dana wakaf dapat dikelola untuk memberdayakan masyarakat, sehingga jumlah warga yang bergantung pada bantuan sosial dapat berkurang.
Dia pun menyinggung masih banyaknya keluarga penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang belum beranjak dari kondisi kemiskinan.
"Sasaran kita ini adalah pemberdayaan masyarakat. Kami menghadapi tercatat 10 juta keluarga miskin yang diberikan bantuan PKH sampai sekarang belum bergeser, masih segitu-segitu saja. Keluar dua masuk lima ya kira-kira seperti itu problemnya," ucap Marwan.
Baca juga: Kemenag Siapkan 5 Program Raksasa Pemberdayaan Umat 2026, dari 1.000 Kampung Zakat hingga 24 Kota Wakaf
Menurut dia, pengelolaan wakaf yang semakin baik dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih mandiri.
"Kalau gerakan ini semakin membaik, BWI ambil peran berapa ini supaya orang sejahtera tidak lagi penerima PKH kira-kira seperti itu keinginan kami Komisi 8, karena kami memahami anggaran negara terbatas tapi ada potensi besar dari umat muslim," katanya.
Marwan meyakini potensi tersebut dapat dimaksimalkan apabila BWI mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf.
"Potensi besar ini saya yakin bisa digerakkan kalau kita menempatkan BWI dapat dipercaya. Membangun dapat dipercaya ini agak rumit memang, tapi saya kira kita bergerak terus, kita tunjukkan dampak yang signifikan di tengah-tengah masyarakat," tutur dia.
Baca juga: Kompas.com Salurkan 100 Al Quran Wakaf Pembaca ke Pesantren dan Majelis Taklim di Tasikmalaya
Dalam rapat tersebut, Komisi VIII DPR RI pun memutuskan menyerahkan wakaf sebesar Rp 100 juta yang berasal dari kas hasil iuran para anggotanya.
"Karena itu kami langsung saja Komisi 8 mau berwakaf 100 juta hari ini. Kami ambil dari kas Komisi 8 yang selama ini kita kumpul-kumpul, ada kunjungan ya apa pokoknya ini kas sudah iuran anggota ini," ungkap Marwan.
Dia berharap langkah tersebut menjadi momentum bagi BWI untuk mengajak lebih banyak masyarakat, termasuk para legislator di tingkat pusat maupun daerah, berpartisipasi dalam gerakan wakaf.
"Mudah-mudahan dengan gerakan ini seperti yang disampaikan Pak Abidin, bukan hanya DPR RI tapi semua legislator dan bahkan masyarakat umum ya tidak 100 juta ya tadi 10.000 juga oke, terus-menerus," pungkas Marwan.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
