Kupang (ANTARA) - Ekonom dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Dr. Rolland E. Fanggidae menilai paket stimulus ekonomi senilai Rp26 triliun yang disiapkan pemerintah pada semester II 2026 merupakan langkah yang tepat untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.
"Kebijakan ini adalah langkah 'rem darurat' yang bagus dari pemerintah. Saat ekonomi global lagi tidak menentu dan daya beli masyarakat mulai melemah, pemerintah masuk menyuntikkan dana segar agar perputaran uang tidak macet," katanya di Kupang, Senin.
Namun, menurut dia, tantangan utama implementasi stimulus bukan pada besaran anggaran, melainkan efektivitas penyalurannya, terutama di wilayah kepulauan seperti NTT.
"Bagi daerah kepulauan seperti NTT, sehebat apa pun kebijakannya di pusat, kalau penyalurannya lambat karena kendala geografis, dampaknya ke masyarakat juga akan terlambat," ujarnya.
Terkait insentif pemerintah berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk tiket pesawat dan pembebasan bea masuk suku cadang pesawat, Rolland menilai kebijakan tersebut dapat membantu menahan kenaikan harga tiket penerbangan.
Meski demikian, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Undana tersebut mengatakan kebijakan tersebut belum menyelesaikan persoalan bagi mendasar tingginya biaya transportasi udara di NTT.
"Insentif ini menjadi angin segar bagi maskapai sehingga dapat membantu menahan agar harga tiket tidak semakin melonjak, terutama pada musim liburan. Namun untuk NTT, stimulus ini baru sebatas obat pereda nyeri musiman, belum menyembuhkan akar masalah," ujar dia.
Menurut Rolland, mahalnya harga tiket pesawat di NTT dipengaruhi oleh sejumlah faktor struktural, antara lain terbatasnya jumlah maskapai yang melayani rute ke wilayah tersebut, tingginya biaya avtur di daerah kepulauan, serta fluktuasi jumlah penumpang.
Local Expert Kementerian Keuangan di NTT itu juga menilai stimulus pemerintah akan memberikan dampak positif terhadap masyarakat berpenghasilan rendah melalui bantuan pangan dan subsidi harga kebutuhan pokok.
"Bantuan beras 10 kilogram dan subsidi harga akan membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga. Ketika beban belanja pangan berkurang, masyarakat memiliki sisa pendapatan untuk membeli kebutuhan lainnya," ujarnya.
Kondisi tersebut, lanjutnya, akan menciptakan efek berganda bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) karena daya beli masyarakat tetap terjaga.
Selain itu, diskon tarif transportasi laut melalui kapal PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) dan kapal penyeberangan PT ASDP Indonesia Ferry dinilai dapat menekan biaya distribusi barang antarpulau sehingga ikut mendukung aktivitas perdagangan.
"Rumusnya sederhana, ketika isi piring masyarakat kecil aman, maka ekonomi di tingkat bawah ikut bergerak. Warung, pedagang pasar, hingga UMKM akan ikut merasakan manfaat karena konsumsi masyarakat tetap terjaga," kata Rolland.
Ia berharap pelaksanaan stimulus dilakukan secara tepat sasaran dan memperhatikan karakteristik wilayah kepulauan agar manfaat kebijakan tersebut dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat NTT.
"Kebijakan ini adalah langkah 'rem darurat' yang bagus dari pemerintah. Saat ekonomi global lagi tidak menentu dan daya beli masyarakat mulai melemah, pemerintah masuk menyuntikkan dana segar agar perputaran uang tidak macet," katanya di Kupang, Senin.
Namun, menurut dia, tantangan utama implementasi stimulus bukan pada besaran anggaran, melainkan efektivitas penyalurannya, terutama di wilayah kepulauan seperti NTT.
"Bagi daerah kepulauan seperti NTT, sehebat apa pun kebijakannya di pusat, kalau penyalurannya lambat karena kendala geografis, dampaknya ke masyarakat juga akan terlambat," ujarnya.
Terkait insentif pemerintah berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk tiket pesawat dan pembebasan bea masuk suku cadang pesawat, Rolland menilai kebijakan tersebut dapat membantu menahan kenaikan harga tiket penerbangan.
Meski demikian, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Undana tersebut mengatakan kebijakan tersebut belum menyelesaikan persoalan bagi mendasar tingginya biaya transportasi udara di NTT.
"Insentif ini menjadi angin segar bagi maskapai sehingga dapat membantu menahan agar harga tiket tidak semakin melonjak, terutama pada musim liburan. Namun untuk NTT, stimulus ini baru sebatas obat pereda nyeri musiman, belum menyembuhkan akar masalah," ujar dia.
Menurut Rolland, mahalnya harga tiket pesawat di NTT dipengaruhi oleh sejumlah faktor struktural, antara lain terbatasnya jumlah maskapai yang melayani rute ke wilayah tersebut, tingginya biaya avtur di daerah kepulauan, serta fluktuasi jumlah penumpang.
Local Expert Kementerian Keuangan di NTT itu juga menilai stimulus pemerintah akan memberikan dampak positif terhadap masyarakat berpenghasilan rendah melalui bantuan pangan dan subsidi harga kebutuhan pokok.
"Bantuan beras 10 kilogram dan subsidi harga akan membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga. Ketika beban belanja pangan berkurang, masyarakat memiliki sisa pendapatan untuk membeli kebutuhan lainnya," ujarnya.
Kondisi tersebut, lanjutnya, akan menciptakan efek berganda bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) karena daya beli masyarakat tetap terjaga.
Selain itu, diskon tarif transportasi laut melalui kapal PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) dan kapal penyeberangan PT ASDP Indonesia Ferry dinilai dapat menekan biaya distribusi barang antarpulau sehingga ikut mendukung aktivitas perdagangan.
"Rumusnya sederhana, ketika isi piring masyarakat kecil aman, maka ekonomi di tingkat bawah ikut bergerak. Warung, pedagang pasar, hingga UMKM akan ikut merasakan manfaat karena konsumsi masyarakat tetap terjaga," kata Rolland.
Ia berharap pelaksanaan stimulus dilakukan secara tepat sasaran dan memperhatikan karakteristik wilayah kepulauan agar manfaat kebijakan tersebut dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat NTT.
