Bisnis.com, JAKARTA - COO Danantara, Dony Oskaria melakukan audiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung C1 KPK, Senin (29/6/2026).
Dalam audiensi itu dibahas mengenai pencegahan korupsi di lingkungan BUMN, integrasi sistem whistleblower dengan KPK, dan berupaya meningkatkan kedisiplinan pelaporan harta kekayaan bagi para pegawainya.
Dony menjelaskan, pencegahan korupsi dirancang agar ekosistem BUMN berjalan lebih sehat ke depannya, khususnya mendampingi proyek-proyek hilirisasi pemerintah.
"Kami memohon juga tadi bantuan kepada Bapak Deputi untuk mendampingi kami di dalam berbagai macam proyek khususnya proyek hilirisasi yang sekarang sedang kita lakukan. Kita tidak ingin juga nanti proyek-proyek ini punya potensi untuk terjadinya korupsi di dalam apa namanya pekerjaannya," katanya kepada jurnalis.
Pihaknya juga sedang merencanakan mengintegrasikan sistem whistleblower antara BUMN dengan KPK sehingga diharapkan pelaksanaan bisnis negara berjalan optimal dan mencegah terjadinya kebocoran dana.
Menurutnya kerja sama ini akan ditindak lanjuti secara konkret, bahkan nantinya KPK bakal memberikan pelatihan mengenai berbagai prosedur. Kerja sama juga akan dilakukan di level pimpinan.
Baca Juga
- Prabowo ke Donny Oskaria: Danantara Kelola Rp17.000 Triliun, Jangan Bocor!
- Intip Pemegang Saham RANS Jelang IPO: Ada Raffi Ahmad, Dony Oskaria hingga Kaesang
- Dasco Gelar Pertemuan dengan Mensesneg hingga Dony Oskaria, Bahas soal Saham BUMN
"Termasuk juga apa namanya kedisiplinan di dalam pelaporan LHKPN, ini juga kita harapkan ini juga akan selalu tepat waktu dan patuh. Ini menunjukkan komitmen dari Danantara bahwa pengelolaan BUMN ke depan harus dilakukan dengan transparan, baik dan sesuai dengan governance yang berlaku," jelasnya.
Sementara itu, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, menyampaikan upaya pencegahan penting dilakukan yang salah satunya melalui integrasi sistem.
Konektivitas sistem, kata dia, bertujuan agar seluruh informasi dapat diperiksa secara menyeluruh oleh KPK sehingga lembaga antirasuah akan menilai apakah laporan terkait dengan tindak pidana korupsi atau bukan.
"Jadi dengan model seperti itu maka informasi itu akan jauh lebih tersampaikan dengan baik dan biarkan nanti KPK yang akan memilah dan memilih mana yang menjadi ranahnya KPK," tuturnya.
Aminudin menjelaskan, pihaknya mendorong berbagai upaya perbaikan sistem, kepatuhan pelaporan harta kekayaan, hingga setiap unit kerja di Danantara atau BUMN akan terdapat satu orang yang tersertifikasi Paksi dan Api.
"Satu lagi harus tersertifikasi CRA, Corruption Risk Assessment. Karena ini penting bapak sekalian, jangan sampai kemudian nanti regulasi yang dibangun yang diterbitkan itu, yaitu regulasi yang berpotensi atau bahkan cenderung untuk melakukan tindak pidana korupsi," sambungnya.
