Liputan6.com, Jakarta - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (RUU HAM) memuat sejumlah penguatan terhadap kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), termasuk pemberian kewenangan penyidikan. Ia berharap substansi tersebut tetap dipertahankan dalam pembahasan di DPR.
"Ini undang-undang yang sangat progresif dibanding yang lain," kata Pigai di Jakarta, Senin (29/6/2026), seperti dilansir dari Antara.
Advertisement
Pigai menjelaskan, draf RUU HAM yang telah dirilis sekitar dua bulan lalu merupakan hasil penyusunan bersama lintas kementerian dan lembaga dengan melibatkan berbagai pakar serta pegiat HAM.
Salah satu poin penting dalam rancangan beleid tersebut adalah usulan pemberian kewenangan penyidikan kepada Komnas HAM. Selain itu, RUU HAM juga mengatur penguatan kedudukan keputusan paripurna agar bersifat mengikat, penerapan mekanisme amicus curiae, hingga kewenangan melakukan pemanggilan paksa.
Amicus curiae merupakan pihak ketiga, baik individu maupun organisasi, yang secara sukarela memberikan pendapat atau pandangan hukum kepada pengadilan untuk membantu hakim dalam memutus suatu perkara.
Tak hanya itu, RUU HAM juga memperluas cakupan perlindungan hak asasi manusia dengan memasukkan isu korupsi, lingkungan hidup, pembangunan, dan pemilu ke dalam perspektif HAM.
