Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan tahun 2027 menjadi momentum penting bagi Kementerian Sosial (Kemensos) memasuki fase eskalasi dan integrasi.
Ia mengungkapkan seluruh program sosial tidak akan lagi berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling terhubung dalam satu sistem untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"2027 adalah tahun kita memasang atap sekaligus menyambungkan aliran listrik dan air ke seluruh ruangan. Tahun di mana komponen-komponen yang selama ini berdiri sendiri-sendiri harus tersambung menjadi satu rumah yang utuh dan berfungsi," ujar Gus Ipul dalam keterangannya, Senin (29/6/2026).
Hal tersebut disampaikan Gus Ipul saat membuka Pendalaman Rencana Program dan Anggaran (RKA-K/L) Tahun 2027 di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, hari ini. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini diikuti pimpinan Unit Kerja Eselon I dan II, serta Kepala Sentra dari seluruh Indonesia sebagai forum penyelarasan arah kebijakan, program, dan penganggaran Kemensos tahun 2027.
Dalam arahannya, Gus Ipul mengibaratkan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kemensos 2025-2029 sebagai proses membangun rumah. Tahun 2025 merupakan fase membangun fondasi melalui penataan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan penguatan kelembagaan. Tahun 2026 menjadi masa akselerasi ketika program-program mulai berjalan penuh. Kemudian 2027 merupakan fase ketika seluruh komponen yang telah dibangun harus tersambung menjadi satu kesatuan.
Menurutnya, setelah fase integrasi tersebut, Kemensos akan memasuki tahap konsolidasi pada 2028 sebelum mencapai target akhir Renstra pada 2029, yakni terwujudnya kesejahteraan sosial yang semakin baik.
"Tahun 2027 menentukan apakah rumah kita benar-benar menyatu atau hanya kumpulan kamar yang berdiri sendiri-sendiri. Karena itu kita harus mulai menyambungkan satu dengan yang lain," tegasnya.
Gus Ipul menjelaskan bahwa seluruh program dan anggaran tahun 2027 harus diarahkan untuk menghasilkan dampak yang terukur terhadap target pembangunan kesejahteraan sosial. Ia meminta setiap unit kerja tidak lagi hanya memaparkan daftar kegiatan, melainkan mampu menunjukkan kontribusi program terhadap indikator kinerja kementerian.
Target yang harus dicapai pada tahun 2027 antara lain Indeks Kesejahteraan Sosial sebesar 64,66, meningkat dari 59,51 pada 2025 menuju target 69,80 pada 2029. Kemensos juga menargetkan 1 juta keluarga mencapai graduasi sejahtera, meningkat dari target 700 ribu keluarga pada 2026, serta 1,5 juta keluarga lulus dari kemiskinan setiap tahun.
Selain itu, ketepatan sasaran bantuan berbasis DTSEN ditargetkan mencapai 85 persen sebagai tahapan menuju 95 persen pada 2029. Sementara itu, Indeks Kesejahteraan Sosial Lansia ditargetkan mencapai 65,07, dan Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas sebesar 48,86.
"Saya ingin setiap direktur jenderal menempatkan programnya pada peta target ini. Jangan datang dengan daftar kegiatan, tetapi datang dengan jawaban, kegiatan saudara menggerakkan angka yang mana, sebesar berapa, dan kapan hasilnya tercapai," katanya.
Gus Ipul menjelaskan terdapat tiga agenda besar yang menjadi penanda bahwa 2027 bukan sekadar kelanjutan rutinitas, melainkan tahun eskalasi yang sesungguhnya.
Pertama, digitalisasi bantuan sosial harus berjalan penuh. Transformasi ini ditujukan untuk mempercepat pemutakhiran data, meningkatkan ketepatan sasaran, serta mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat yang berhak.
Kedua, Sekolah Rakyat naik kelas dari sebuah program menjadi institusi yang semakin kuat. Pada 2027, Badan Pengembangan SDM dan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat (BPSDM-SR) mulai beroperasi penuh sebagai unit setingkat eselon I. Jumlah titik layanan Sekolah Rakyat terus bertambah dengan lebih dari 100 ribu siswa berasrama dan dukungan anggaran yang semakin besar sebagai bagian dari strategi memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Ketiga, Program Kesejahteraan Rakyat (PROKESRA) mulai diintegrasikan sebagai ekosistem graduasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Program ini dijalankan melalui dua instrumen, yakni Kartu Kesejahteraan sebagai jalur graduasi keluarga penerima manfaat serta Kartu Usaha Afirmatif sebagai jalur menuju kemandirian melalui usaha maupun pekerjaan.
"Tiga terobosan ini hebat di atas kertas, tetapi tidak satu pun akan berhasil kalau kita masih berjalan sendiri-sendiri," katanya.
Menurut Gus Ipul, tantangan terbesar Kemensos pada 2027 bukan lagi persoalan anggaran, melainkan kemampuan seluruh unit kerja membangun integrasi program.
Pagu indikatif Kemensos tahun 2027 mencapai Rp84,7 triliun, dengan sekitar 85 persen dialokasikan untuk belanja bantuan sosial. Selain itu, tambahan anggaran sebesar Rp22,49 triliun untuk program prioritas juga telah memperoleh persetujuan Komisi VIII DPR RI.
"Kalau uang sudah tersedia di atas meja, pertanyaannya sederhana. Apakah kita akan menggunakannya untuk berjalan sendiri-sendiri atau berjalan bersama?" katanya.
Gus Ipul mengibaratkan kondisi yang masih sering terjadi ketika satu keluarga miskin didatangi beberapa petugas dari program berbeda, masing-masing membawa layanan sendiri tanpa koordinasi.
"Ibarat satu pasien ditangani lima dokter, tetapi tidak ada satu rekam medis yang menyatukan mereka. Yang dibutuhkan masyarakat adalah satu intervensi yang utuh, bukan bantuan yang berjalan sendiri-sendiri," jelasnya.
Lebih lanjut, ia mencontohkan layanan bagi lansia terlantar dan penyandang disabilitas berat yang melibatkan lebih dari satu program. Bantuan tunai, layanan perawatan harian, kursi roda, hingga alat bantu seharusnya dirancang sebagai satu paket intervensi berbasis data yang sama sehingga memberikan dampak yang lebih optimal.
Untuk mewujudkan integrasi tersebut, Gus Ipul menetapkan empat prinsip utama yang menjadi pedoman penyusunan program dan anggaran tahun 2027. Yakni satu data untuk semua, satu definisi graduasi, menghilangkan ego sektoral, serta menjaga martabat dan akuntabilitas.
Menurutnya, DTSEN harus menjadi tulang punggung seluruh layanan sosial sehingga setiap penerima manfaat memiliki satu profil yang dapat diakses lintas unit. Di sisi lain, seluruh unit juga harus menggunakan definisi graduasi yang sama agar tidak terjadi penghitungan ganda maupun keluarga yang terlewat dari intervensi.
Gus Ipul juga meminta setiap unit tidak lagi berlomba mengusulkan program sendiri, tetapi mencari peluang mengintegrasikan intervensi agar lebih efisien dan berdampak. Pengawasan oleh Inspektorat Jenderal pun harus dilakukan sejak tahap perencanaan sebagai bagian dari tata kelola yang baik.
"Kita memegang prinsip bantuan sementara, berdaya selamanya. Tujuan akhir kita bukan membuat masyarakat bergantung pada bantuan, tetapi mendorong mereka menjadi mandiri. Karena itu perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial harus menjadi satu rangkaian yang tidak terputus," urainya.
Menutup arahannya, Gus Ipul berharap forum tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antarsatuan kerja sehingga setiap kebijakan dan anggaran yang disusun benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Senada, Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico menegaskan bahwa penyusunan Rencana Program dan Anggaran Tahun 2027 harus sepenuhnya selaras dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025-2029 dan mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden.
Menurutnya, kontribusi Kemensos diarahkan untuk mendukung sejumlah prioritas nasional, terutama percepatan pengentasan kemiskinan, penguatan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif, pemberdayaan masyarakat, pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia, serta pencegahan anak tidak sekolah melalui penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Robben menjelaskan terdapat tiga fokus utama program Kemensos pada 2027, yaitu penyaluran bantuan sosial yang adaptif, pengembangan care economy, serta peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial melalui penguatan akreditasi.
"Seluruh program harus mampu memberikan kontribusi nyata terhadap target RPJMN, termasuk peningkatan Indeks Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan lansia, kesejahteraan penyandang disabilitas, sekaligus mempercepat graduasi keluarga miskin menuju kemandirian," ujarnya.
Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan rencana program dan anggaran oleh masing-masing Unit Kerja Eselon I sebagai bagian dari penyelarasan kebijakan dan penguatan integrasi program tahun 2027. Pemaparan dilakukan oleh Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, serta Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.
Selama tiga hari pendalaman, setiap unit diminta tidak hanya menyampaikan usulan program dan kebutuhan anggaran, tetapi juga menunjukkan keterkaitan program dengan target RPJMN, indikator kinerja Kemensos, serta kontribusinya terhadap agenda besar integrasi yang menjadi fokus Kemensos pada tahun 2027.
(prf/ega)
