Pantau - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodari mengatakan paket stimulus ekonomi yang akan diluncurkan pemerintah pada semester II 2026 merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong konsumsi domestik, serta melindungi masyarakat dari dampak ketidakpastian ekonomi global.
Qodari mengungkapkan, "Seluruh stimulus tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong konsumsi domestik, serta melindungi masyarakat dari dampak ketidakpastian global."
Pemerintah menargetkan peningkatan konsumsi domestik sebagai penopang pertumbuhan ekonomi pada paruh kedua 2026 di tengah tantangan ekonomi global.
Insentif Transportasi dan Bantuan SosialPemerintah akan memberikan diskon tarif kereta api sebesar 30 persen dan diskon tarif kapal laut Pelni sebesar 30 persen selama periode libur sekolah serta libur Natal dan Tahun Baru.
Pemerintah juga akan membebaskan tarif jasa kepelabuhan bagi transportasi penyeberangan serta memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk transportasi udara pada periode yang sama.
Menurut Qodari, insentif tersebut diharapkan mampu meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi.
"Insentif ini diharapkan dapat mendorong mobilitas masyarakat sekaligus menciptakan efek pengganda atau multiplier effect bagi perekonomian," ungkap Qodari.
Pemerintah juga akan menyalurkan bantuan pangan kepada 33,24 juta penerima manfaat selama Juli hingga September 2026 untuk melindungi kelompok masyarakat rentan dari gejolak harga kebutuhan pokok.
Program Ketenagakerjaan dan Insentif Dunia UsahaPemerintah akan membuka program magang nasional bagi 150.000 lulusan perguruan tinggi, menyediakan pelatihan vokasi bagi 220.000 lulusan SMA dan SMK, serta memberikan pelatihan kepada 50.000 pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
Program magang dan pelatihan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperluas peluang kerja bagi para peserta.
Selain masyarakat, pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif bagi dunia usaha agar kegiatan operasional perusahaan tetap berjalan optimal di tengah gejolak ekonomi global.
Pemerintah berharap berbagai insentif tersebut dapat menekan biaya produksi sekaligus mencegah kenaikan harga barang konsumsi secara lebih luas.
Pemerintah memberikan fasilitas bea masuk 0 persen atas impor LPG bagi industri petrokimia serta bea masuk 0 persen untuk impor bahan baku plastik.
Pemerintah juga memberikan dukungan kepada pelaku industri kreatif melalui tarif khusus Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 1,5 persen bagi para penulis.
Qodari menegaskan, “Pemerintah akan terus mengawal implementasi seluruh kebijakan tersebut agar berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.”
