JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat pengelolaan kawasan perbatasan sebagai bagian strategis dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus mendorong pemerataan pembangunan nasional.
Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/6/2026).
Tito yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI ini, menjelaskan, bahwa BNPP memiliki dua mandat utama, yakni menyelesaikan sengketa batas negara dan mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan negara.
“Tugas pertama adalah penyelesaian sengketa perbatasan negara. Kita memang masih memiliki beberapa isu dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Timor Leste, ada yang sudah selesai dan ada yang masih dalam proses pembicaraan,” ujar Tito.
Tugas kedua, lanjutnya, adalah membangun kawasan perbatasan agar masyarakat setempat merasakan keadilan pembangunan sekaligus memperkuat nasionalisme. Menurutnya, kawasan perbatasan yang maju dan sejahtera akan menjadi benteng pertahanan alami negara.
“Kalau masyarakat perbatasan makmur dan sejahtera, nasionalisme akan tinggi dan tentu tidak mudah diinfiltrasi pihak lain,” tegasnya.
Tito menekankan kompleksitas pengelolaan perbatasan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki batas darat dengan tiga negara dan perbatasan laut dengan sepuluh negara, kondisi ini menuntut pengawasan dan koordinasi lintas sektor yang tidak sederhana.
“Berbeda dengan negara-negara besar berbasis daratan, kita adalah negara kepulauan. Tidak ada konektivitas darat dari Sabang sampai Merauke, ini tantangan besar yang harus dikelola bersama,” katanya.
Dia juga mengungkapkan sejumlah isu krusial yang menjadi perhatian bersama, mulai dari penyelesaian sengketa di Sebatik, penambahan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), hingga pembangunan dan penyambungan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan, khususnya di Papua dan Kalimantan.
“Di Papua, jalur dari Skouw hingga Merauke masih terputus-putus. Ini perlu diclearkan agar mendukung patroli keamanan dan aktivitas ekonomi masyarakat,” kata dia.
Mantan Kapolri ini menilai, penguatan peran BNPP RI sangat penting mengingat sifatnya sebagai lembaga koordinatif lintas kementerian dan lembaga. Ia menyambut baik dorongan Komisi II agar BNPP memiliki kewenangan yang lebih kuat dan imperatif sehingga orkestrasi program pembangunan perbatasan dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
