Banggar DPR Minta Pemerintah Reformasi Subsidi dan Kompensasi Energi Tepat Sasaran

Ilustrasi. Banggar DPR meminta pemerintah mereformasi subsidi dan kompensasi energi karena dinilai lebih banyak dinikmati kelompok mampu. Penyaluran diminta lebih tepat sasaran. (Sumber: Dok. Pertamina)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Badan Anggaran (Banggar) DPR RI meminta pemerintah melakukan reformasi menyeluruh terhadap skema subsidi dan kompensasi energi. 

Permintaan itu menjadi salah satu kesepakatan Banggar DPR bersama pemerintah dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Ketua Banggar DPR, Said Abdullah mengatakan, reformasi subsidi harus dilakukan dengan tetap menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Baca Juga: Menteri ESDM: Pemerintah Turunkan Harga Gas Alam Cair bagi Industri | KOMPAS PETANG

"Reformasi subsidi BBM, LPG, dan listrik dilakukan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sehingga penyaluran subsidi benar-benar tepat sasaran," kata Said dalam rapat bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/6).

Selain subsidi, Banggar juga meminta pemerintah mengevaluasi skema kompensasi energi yang selama ini diberikan kepada masyarakat.

"Kami juga meminta evaluasi terhadap skema kompensasi energi yang dinilai lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi," ujar Said, dikutip dari Breaking News Kompas TV. 

Baca Juga: Tarif Batas Atas Tiket Pesawat Segera Berlaku, Menhub Sebut Biaya Fuel Surcharge Akan Dihapus

Menurut Said, subsidi dan kompensasi energi seharusnya difokuskan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Sehingga, penggunaan anggaran negara menjadi lebih efektif sekaligus mendukung penguatan perlindungan sosial.

Penulis : Dina Karina Editor : Deni-Muliya

Sumber : Kompas TV