REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Iran pada Senin (29/6/2026) menolak proposal yang didukung Prancis untuk bekerja sama dalam pembersihan ranjau di Selat Hormuz. Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional Kazem Gharibabadi menegaskan bahwa berdasarkan nota kesepahaman Islamabad, operasi pembersihan ranjau di jalur air strategis tersebut akan dilakukan “sepenuhnya oleh Iran”, dan bukan oleh negara lain.
Gharibabadi mengatakan bahwa pengaturan paralel atau keterlibatan asing dalam operasi pembersihan ranjau tidak akan diizinkan, menekankan bahwa kondisi saat ini di selat tersebut masih “sensitif dan kompleks.”
Baca Juga
Mendagri Dorong Kepala Daerah Perkuat Forkopimda Jaga Stabilitas Wilayah
Jepang Angkat Koper, Moriyasu Janji Samurai Biru Bangkit Lebih Kuat di Piala Dunia
Setelah Kopdes, Giliran Sekolah Rakyat Bakal 'Didampingi' Militer
“Kami menyarankan Prancis untuk tidak memperumit situasi dengan provokasinya,” kata Gharibabadi di platform media sosial X.
Pernyataan tersebut disampaikan, setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan dalam sebuah unggahan X bahwa Prancis dan Oman telah memutuskan untuk bekerja sama, berkoordinasi dengan para mitra, dalam upaya pembersihan ranjau di Selat Hormuz. Pembersihan tersebut bertujuan mengamankan jalur maritim dan memastikan jalur pelayaran yang “bebas dan tanpa syarat” melalui selat tersebut.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Macron mengumumkan rencana itu setelah melakukan pembicaraan bilateral dengan Sultan Oman Haitham bin Tariq, selama kunjungan resmi pertamanya ke Paris. Teheran telah berulang kali menegaskan bahwa pengelolaan navigasi, operasi pembersihan ranjau, dan pengaturan maritim sementara di Selat Hormuz, tetap berada di bawah koordinasi Iran sebagai negara pantai.
Ketetapan tersebut telah diatur berdasarkan Pasal 5 MoU Islamabad, yang ditandatangani secara daring oleh Teheran dan Washington pada 18 Juni lalu untuk memulihkan transit maritim dan menetapkan mekanisme navigasi sementara di jalur air strategis itu.
Selat Hormuz, salah satu titik krusial pelayaran minyak mentah dan gas alam cair global, masih menjadi pusat ketegangan regional sejak pecahnya konflik antara AS, Israel, dan Iran pada 28 Februari 2026.
