Jakarta, tvOnenews.com - BPI Danantara meminta pendampingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pelaksanaan proyek hilirisasi guna mencegah terjadinya korupsi.
Hal tersebut diungkapkan Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria usai melakukan pertemuan dengan KPK, Senin (29/6/2026).
"Kita tidak ingin juga nanti proyek-proyek ini punya potensi terjadinya korupsi di dalam pekerjannya," katanya.
Dony mengungkapkan, bahwa pihaknya mengharapkan bantuan mengenai sistem pelaporan pelanggaran yang terintegritasi antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan KPK.
"Kita mau bahwa memang BUMN-BUMN kita ini ke depan betul-betul dikelola dengan baik dan sesuai dengan governance yang ada," ungkapnya.
Di sisi lain, Dony menuturkan, bahwa ke depannya KPK dan Danantara akan melakukan pelatihan dan juga arahan terkait dengan standar operasional prosedur (SOP) serta mengenai integrasi sistem pelaporan pelanggaran.
"Termasuk juga Kedisiplinan di dalam pelaporan LHKPN. Ini juga kita harapkan akan selalu tepat waktu dan patuh," ujarnya.
Sementara itu, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin mengungkapkan, bahwa pihaknya mendorong kepatuhan pelaporan LHKPN bagi setiap pejabat di Danantara.
"Minimal setiap kerja unit di BUMN paling tidak ada satu personil yang terverifikasi Corruption Risk Assesment," ungkapnya.(aha/raa)
