Menurut GAIKINDO dukungan pemerintah terus diberikan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi industri otomotif dalam beberapa tahun terakhir. Mulai dari dampak pandemi Covid-19 hingga perubahan teknologi yang ditandai dengan berkembangnya kendaraan elektrifikasi.
Ketua Harian sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran dan Konferensi GAIKINDO, Anton Kumonty, mengatakan hubungan antara pemerintah dan industri otomotif selama ini dibangun melalui komunikasi terbuka dan dukungan kebijakan yang berkelanjutan.
"GAIKINDO melihat pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian, telah menunjukkan komitmen yang konsisten dalam mendukung industri otomotif nasional. Berbagai kebijakan yang diterapkan, mulai dari pemberian fasilitas investasi, insentif fiskal, hingga forum dialog yang rutin dengan pelaku industri, merupakan bentuk nyata upaya pemerintah dalam menjaga daya saing industri otomotif Indonesia sekaligus memberikan kepastian bagi seluruh investor," ujar Anton melalui keterangan resminya. Baca Juga:
Honda 0 α (Zero Alpha) Kepergok Jalani Uji Jalan di India? USDFS Tingkatkan Efisiensi Industri GAIKINDO mencatat salah satu bentuk dukungan pemerintah diwujudkan melalui fasilitas User Specific Duty-Free Scheme (USDFS).
Selama periode Juli 2008 hingga Desember 2025, realisasi impor melalui skema tersebut mencapai sekitar 8,25 juta ton dengan nilai sekitar USD800 miliar. Dari total 74 perusahaan yang memanfaatkan fasilitas tersebut, sebanyak 57 perusahaan berasal dari sektor otomotif.
Fasilitas USDFS memberikan pembebasan bea masuk atas impor bahan baku dan komponen yang belum dapat diproduksi di dalam negeri. Kebijakan tersebut dinilai mampu meningkatkan efisiensi biaya produksi sekaligus memperkuat daya saing industri otomotif nasional. Insentif PPN DTP dan Program LCEV Selain fasilitas USDFS, GAIKINDO juga menilai kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga industri otomotif selama masa pemulihan.
Insentif tersebut dimanfaatkan oleh berbagai merek kendaraan yang diproduksi di Indonesia, seperti Toyota, Daihatsu, Honda, Mitsubishi, Suzuki, Nissan, dan Isuzu, sesuai ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Baca Juga:
Begini Cara Perpanjang Masa Berlaku STNK Tanpa KTP Pemilik Lama
Menurut GAIKINDO, kebijakan tersebut mampu menjaga permintaan pasar domestik, mempertahankan utilisasi pabrik, sekaligus mendukung keberlangsungan lapangan kerja di sektor otomotif.
Di sisi lain, pemerintah juga terus mendorong percepatan kendaraan rendah emisi melalui Program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36 Tahun 2021.
Program tersebut melibatkan berbagai perusahaan otomotif nasional pada kategori Low Cost Green Car (LCGC), Hybrid Electric Vehicle (HEV), maupun Battery Electric Vehicle (BEV). Implementasinya dinilai mendorong investasi baru, pengembangan kendaraan elektrifikasi, serta peningkatan penggunaan komponen dalam negeri. Dialog Industri Terus Berjalan GAIKINDO juga menilai pemerintah secara konsisten membangun komunikasi dengan pelaku industri melalui berbagai forum strategis. Baca Juga:
Enggak Perlu Pakai Calo, Nih Tips Lulus Ujian Praktik SIM A
“Keberhasilan industri otomotif nasional sangat bergantung pada kolaborasi yang erat antara pemerintah dan seluruh pelaku industri. Salah satu bentuk forum komunikasi yang secara rutin diselenggarakan adalah dialog bersama antara Indonesia dan Jepang yakni Indonesia–Japan Automobile Dialogue dan Biofuel Co-Creation Task Force Meeting,” ungkap Anton.
Menurut Anton, forum yang terakhir digelar pada 2025 tersebut menghasilkan pembentukan Working Group on Biofuel Co-Creation Task Force sebagai langkah konkret untuk mempercepat pengembangan dan implementasi biofuel di Indonesia.
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
(UDA)
