Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meminta tidak ada pemotongan alokasi gas untuk industri. Sesuai harapan pengusaha, Kemenperin menekankan agar alokasi gas industri tertentu (AGIT) disalurkan penuh.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (30/6/2026). Dalam kesempatan terpisah, sebelumnya Febri mengungkapkan, AGIT jadi salah satu penyebab kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) tidak berjalan maksimal.
Menurutnya, pada tahun 2025, volume Gas Bumi Tertentu yang diterima oleh sektor industri tercatat baru berkisar 60-70% dari alokasi yang telah ditetapkan secara sah di dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 76K/2025. Terjadi kesenjangan yang lebar antara regulasi di atas kertas dengan komitmen pasokan fisik dari produsen gas di lapangan.
Belakangan volume alokasi gas untuk industri juga terus menurun. Berdasarkan evaluasi Kemenperin, alokasi dalam Kepmen ESDM Nomor 76 Tahun 2025 hanya sekitar 57% dibandingkan volume yang sebelumnya ditetapkan dalam Kepmen ESDM Nomor 91 Tahun 2023. Kondisi tersebut diperparah karena kuota yang sudah ditetapkan juga belum dipenuhi sepenuhnya oleh produsen gas hulu maupun badan usaha niaga migas.
Karena itu, imbuhnya, sektor manufaktur sangat berharap agar kuota pasokan gas dapat dipenuhi secara utuh sesuai dengan apa yang telah menjadi keputusan resmi pemerintah.
"Pelaku industri sangat berharap agar apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah terkait AGIT dapat direalisasikan sepenuhnya di lapangan. Tidak boleh ada pemotongan atau pengurangan volume, karena setiap penurunan pasokan akan langsung mengoreksi produktivitas manufaktur kita," kata Febri.
1. Penyaluran 100% Sesuai Regulasi
Pasokan gas bumi melalui skema AGIT harus dipenuhi sepenuhnya tanpa ada pemotongan (curtailment) di lapangan
2. Tanpa Pengurangan Volume
Pelaku industri meminta agar volume yang sudah dialokasikan tidak dikurangi sepihak, karena hal tersebut langsung berdampak pada penurunan kapasitas produksi dan efisiensi pabrik
3. Kepastian Operasional
Keandalan pasokan energi sangat menentukan daya saing produk lokal di pasar domestik maupun ekspor.
"Kemenperin berkomitmen untuk terus mengawal hasil koordinasi ini bersama DPR RI dan kementerian/lembaga terkait, demi menjamin iklim usaha yang stabil, kondusif, dan berdaya saing tinggi," kata Febri.
Di saat bersamaan, Febri menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua DP Sufmi Dasco Ahmad yang memfasilitasi pencarian solusi atas permasalahan pasokan gas untuk sektor industri nasional.
"Kami sangat mengapresiasi perhatian mendalam dan langkah konkret dari Bapak Sufmi Dasco Ahmad selaku Wakil Ketua DPR RI. Fasilitasi yang beliau berikan untuk mempertemukan para pemangku kepentingan guna mencari jalan keluar masalah gas ini adalah angin segar yang sangat dibutuhkan industri di tengah tantangan berat dan kompleks saat ini," ujar Febri.
"Kepastian pasokan gas bumi dengan harga yang kompetitif merupakan urat nadi bagi keberlangsungan investasi dan produktivitas berbagai sektor industri kritis di Indonesia," katanya.
Seperti diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan, harga gas yang dibeli industri melalui Liquefied Natural Gas (LNG) turun menjadi US$13 per millions of british thermal unit (MMBTU) dari yang sebelumnya US$20-23 per MMBTU.
Kebijakan itu berlaku mulai Senin, 29 Juni 2026.
"Mulai (berlaku) saya ngomong ini," katanya saat ditemui usai Konferensi Pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (29/6/2026).
Kata dia, keputusan menurunkan harga LNG bagi sektor industri itu meminimalisasi risiko pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun, untuk kebutuhan sektor lain seperti pembangkit listrik, mekanisme harga LNG dipastikan tetap berjalan normal tanpa adanya penyesuaian serupa.
"LNG, LNG ya. Untuk industri loh. Ini untuk industri yang menghasilkan produk. Ya, ini untuk industri menghasilkan produk karena kita menjamin dan pengin untuk mempertahankan lapangan pekerjaan yang ada. Kalau kalau LNG untuk pembangkit biasa aja," kata Bahlil.
(dce/dce) Add as a preferred
source on Google
