MAKASSAR, FAJAR – Pertarungan makin mengerucut. Perebutan suara berlangsung intensif.
TERUTAMA sejak Ilham Arief Sirajuddin (IAS) mendapat surat diskresi dari DPP Partai Golkar. Praktis, rivalitas dengan Munafri Arifuddin (Appi) akan makin hangat.
Sejauh ini, IAS mengeklaim berhasil mendapatkan 12 dukungan DPD II. Sebelumnya, Appi mendapat dukungan 21 DPD se-Sulsel. Dengan hadirnya IAS sebagai kandidat ketua, sejumlah DPD II berpindah dukungan. Namun, ada pula yang bertahan. Pendukung Appi terbelah.
Ketua DPD II Golkar Takalar Zulkarnain Arief mengatakan diskresi yang diberikan DPP kepada IAS merupakan hal yang wajar dan merupakan hak prerogatif Ketua Umum Partai Golkar.
Diskresi diberikan kepada kader yang ingin maju dalam kontestasi partai namun belum memenuhi persyaratan administratif tertentu. IAS belum memenuhi syarat sehingga memang harus mendapatkan diskresi.
“Itu hal biasa dalam Golkar dan bukan sesuatu yang baru. Ini menandakan Golkar itu demokrasi. Ini juga supaya tidak ada faksi di dalam Golkar,” kata Zulkarnain pekan lalu.
DPP tidak akan menghalangi siapapun kader yang ingin maju di Musda Golkar Sulsel. “Silakan siapapun yang mau maju. Kalau misalnya tidak mencukupi kategori cukup lima tahun sebagai kader, menghadap ke Ketum untuk diskresi,” tuturnya.
Dengan keluarnya diskresi, persoalan terkait masa keanggotaan IAS yang belum memenuhi ketentuan serta berbagai syarat administratif lainnya dianggap telah memperoleh pengecualian dari DPP.
“Pak IAS tidak lagi dipersoalkan tentang baru dua tahun masuk di Golkar kembali, yang selama ini 10 tahun menjadi rival kita di Demokrat. Kedua, tidak lagi dipersoalkan masalah kekurangannya yang telah mendapatkan masa hukuman,” jelasnya.
Namun demikian, Zulkarnain menegaskan bahwa diskresi tidak serta-merta menjadikan IAS sebagai calon yang harus dipilih oleh pemegang suara.
“Diskresi bukan alat untuk menekan atau memaksa pemilik suara memilih seseorang. Setelah mendapatkan diskresi, Pak IAS tetap harus mengikuti tahapan berikutnya sesuai Juklak 02/2025, termasuk memenuhi syarat dukungan minimal 30 persen pemegang suara untuk bisa maju sebagai calon ketua,” ujarnya.
DPP Golkar pernah mengeluarkan diskresi di Musda Golkar Sulsel sebelumnya. “Lima tahu lalu diskresi itu ada dua yang dikeluarkan oleh DPP Golkar, yakni saudara Supriansa dan saudara Taufan Pawe,” ungkapnya.
“Hasil kesepakatan pemegang suara pada saat itu dan hasil lobi, itu terpilih Taufan Pawe. Itu pun pemilihan dikembalikan ke pemegang suara,” tambah Zulkarnain.
Dukungan terhadap Munafri Arifuddin yang diklaim berasal dari 21 DPD II Golkar kabupaten/kota dianggapnya solid.
“Diskresi itu biasa saja. Jangan menganggap diskresi sebagai jimat politik. Itu hal biasa. Yang menentukan itu tetap pemilik suara dalam musda,” katanya.
“Bagaimana hancurnya dan terpuruknya Golkar di Sulsel, kami semua yang rasakan, bukan mereka-mereka. Kalau memang harus Si A, Si B ditunjuk, ya, sudah tidak usah musda. Tunjuk saja, kasi SK,” tuturnya.
Dukungan Ganda
Senada dengan itu, Ketua DPD II Golkar Gowa, Ambas Syam, mengatakan diskresi yang diterima IAS hanya berfungsi sebagai syarat agar dapat mendaftar sebagai bakal calon.
“Diskresi itu karena dalam aturan organisasi, kader yang pernah keluar dari Golkar dihitung kembali dari nol masa keanggotaannya. Karena itu Pak IAS memerlukan diskresi agar bisa mendaftar sebagai bakal calon,” ujar Ambas.
Setelah pendaftaran, seluruh bakal calon tetap harus melalui proses verifikasi oleh Steering Committee (SC) Musda. “Kalau tidak memenuhi dukungan minimal 30 persen pemegang suara, tetap tidak bisa maju sebagai calon ketua,” katanya.
Ambas menjelaskan alasan kelompoknya mendukung Munafri Arifuddin. Selain telah memenuhi seluruh persyaratan organisasi, Appi dinilai memiliki rekam jejak elektoral yang kuat.
“Pak Appi memenuhi syarat, memiliki pengalaman kepemimpinan, masih muda, dan sudah teruji dalam berbagai kontestasi politik. Itu menjadi salah satu pertimbangan kami,” ujarnya. (ams/zuk)
