TENTU tak pernah terlintas di benak Novia Rahmadhani Sihotang dan keluarganya di Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara. Ia gagal menjadi manajer koperasi di kampungnya.
Bukan karena tak lulus tes, melainkan dipanggil Tuhan saat mengikuti Latsarmil (Latihan Dasar Kemiliteran) untuk program SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia) KDKMP (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih) dan KNMP (Koperasi Nelayan Merah Putih).
Novia adalah satu di antara lima calon manajer KDKMP dan KNMP yang meninggal dunia saat mengikuti Latsarmil.
Kelimanya adalah bagian dari 30.000 calon manajer KDKMP dan 5.476 calon pengelola KNMP yang direncanakan mengikuti Latsarmil Komponen Cadangan (Komcad) selama 45 hari.
Menurut Tubagus Hasanuddin, anggota Komisi I DPR dari PDI-P, skema pelatihan selama 45 hari yang terdiri atas 30 hari latihan militer dengan menyerap anggaran per orang sekitar Rp 30 juta dan 15 hari pembelajaran substansi koperasi dengan anggaran Rp 15 juta (Kompas.com, 29/06/2026).
Sangat wajar bila publik mengecam keras dan menuntut kebijakan tersebut dihentikan.
Tidak hanya soal anggaran, tetapi juga relevansi substantif.
Bahkan, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta kasus tewasnya lima calon manajer koperasi itu diusut (Kompas.com, 29/06/2026).
Baca juga: Jokowi dan Nafsu Kuasa yang Belum Padam
Namun, kritik keras tersebut tak akan mengubah kebijakan.
Kementerian Pertahanan sebagai pelaksana kebijakan hanya akan mengubah istilah dan menyesuaikan pendekatan kegiatan.
Terminologinya diganti menjadi Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial.
Materi yang bersifat taktis dan teknik kemiliteran dikurangi. Materi difokuskan pada pembentukan disiplin, karakter, kepemimpinan, kerja sama, tanggung jawab, wawasan kebangsaan (Kompas.com, 29/06/2026).
Mengapa hanya penyesuaian terminologi dan pendekatan kegiatan, dan bukan mengubah kebijakan?
Saya membaca ada motif politis-ideologis, bukan semata-mata anggaran yang tidak kecil.
Latihan Dasar Kemiliteran yang diubah menjadi Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial bagi calon manajer KDKMP dan KNMP sejatinya adalah proyek “politis-ideologis”.
Tubuh yang PatuhDalam bukunya yang terkenal, Discipline and Punish, Michael Foucault menunjukkan kekuasaan modern tidak lagi bekerja melalui pemaksaan kasar atau hukuman yang spektakuler.
Kekuasaan, kata filsuf Perancis itu, justru semakin efektif ketika ia bekerja secara halus melalui pengaturan tubuh, kebiasaan, dan perilaku sehari-hari.
Sekolah, birokrasi, militer merupakan lembaga-lembaga yang mengembangkan teknik pendisiplinan.
Melalui jadwal yang ketat, pengawasan, evaluasi, latihan berulang, dan penyeragaman perilaku, lembaga-lembaga tersebut membentuk apa yang oleh Foucault disebut docile bodies—tubuh yang patuh sehingga mudah diarahkan.
Baca juga: Koperasi Belum Berjalan, Korban Sudah Berjatuhan
Dalam perspektif ini, latihan kemiliteran bagi calon manajer KDKMP dan KNMP bukan sarana transfer kecakapan di bidang militer.
