Maruarar Ungkap Banyak Aset Tanah Negara yang Dikuasai Pihak Ketiga

idxchannel.com
2 jam lalu
Cover Berita

Maruarar mengungkapkan masih banyak aset tanah milik negara yang saat ini dikuasai oleh pihak ketiga.

Maruarar Ungkap Banyak Aset Tanah Negara yang Dikuasai Pihak Ketiga. (Foto: iNews Media Group)

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengungkapkan masih banyak aset tanah milik negara yang saat ini dikuasai oleh pihak ketiga.

Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu tantangan dalam upaya pemerintah menyediakan hunian bagi masyarakat, khususnya melalui pembangunan rumah susun.

Baca Juga:
Menteri Maruarar Pastikan Suku Bunga Rumah Subsidi Tak Terimbas Kenaikan BI Rate

Ara mengatakan persoalan penguasaan tanah negara menjadi pekerjaan rumah yang tengah dihadapi pemerintah. Menurutnya, ketika negara membutuhkan lahan untuk kepentingan rakyat, proses pemanfaatannya tidak selalu berjalan mudah.

"Kita harus katakan inilah PR berat. Ya kita tahu masalah-masalah tanah, masih cukup banyak tanah-tanah negara dikuasai pihak ketiga," ungkapnya di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Baca Juga:
Menteri Maruarar Tegaskan Skema Cicilan KPR 40 Tahun Masih Dibahas Komite Tapera

Ia menilai banyak aset strategis milik negara yang justru berada dalam penguasaan pihak lain. Karena itu, diperlukan sinergi antar kementerian dan lembaga untuk menata kembali pemanfaatan aset-aset tersebut.

"Saya pikir ini tantangan juga Menteri Keuangan bagaimana aset-aset kita itu banyak dikuasai oleh pihak ketiga, bahkan yang strategis-strategis," kata Ara.

Baca Juga:
Maruarar Minta Tambahan Anggaran Rp106 Triliun untuk Wujudkan Program 3 Juta Rumah

Menurut Ara, kondisi ini juga diperparah lantaran pihak yang menguasai aset negara umumnya memilih lahan yang memiliki nilai strategis.

"Hebat itu yang menguasai itu, kalau yang enggak strategis dia tidak mau menguasai, yang mau dikuasainya yang strategis," sebutnya.

Di sisi lain, Ara menegaskan pembangunan hunian vertikal menjadi salah satu solusi yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi backlog atau kekurangan kepemilikan rumah yang masih tinggi di Indonesia.

Ara menambahkan bahwa berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023, backlog kepemilikan rumah secara nasional masih mencapai 9,64 juta unit.

"Permasalahan penyediaan perumahan terutama di kawasan perkotaan, juga dihadapkan dengan keterbatasan lahan untuk pembangunan perumahan. Oleh sebab itu penyediaan perumahan di kawasan perkotaan diarahkan melalui pembangunan hunian vertikal," kata dia.

(Febrina Ratna Iskana)


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Fenomena Aneh Beras di Cipinang Sulit Laku, Amran Respons Gini
• 20 jam lalucnbcindonesia.com
thumb
Ketegangan AS-Iran Angkat Harga Minyak, Pasar Waspadai Risiko Selat Hormuz
• 6 jam laluidxchannel.com
thumb
Pengedar Sabu 1 Kilogram Ditangkap saat Naik Mobil Travel di Bangka Barat | BERUT
• 11 jam lalukompas.tv
thumb
Penembakan di Pusat Kesejahteraan Remaja Jerman Tewaskan Setidaknya 6 Orang
• 4 jam laluokezone.com
thumb
Cerita Dokter Icha: Pengingat agar Jabatan Tak Jadi Alat Intimidasi
• 7 jam laluliputan6.com
Berhasil disimpan.