Pemerintah menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya mampu memenuhi sebagian kecil kebutuhan pembiayaan untuk mencapai target iklim nasional. Karena itu, keterlibatan sektor swasta dinilai menjadi kunci untuk menutup kesenjangan pendanaan sekaligus mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.
Herman Saherrudin, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan, mengatakan belanja pemerintah untuk aksi iklim saat ini hanya sekitar 3% dari APBN atau rata-rata lebih dari Rp 70 triliun per tahun.
"Saat ini, anggaran negara hanya berkontribusi pada sebagian kecil kebutuhan pembiayaan untuk mencapai komitmen iklim kita. Hal ini dengan jelas menunjukkan bahwa aksi iklim tidak dapat diwujudkan hanya melalui pembiayaan publik. Diperlukan partisipasi sektor swasta yang jauh lebih kuat," ujar Herman dalam acara Maybank Indonesia Sustainable Finance Forum 2026, Selasa (30/6).
Menurut dia, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi di atas 6% menuju 8% dalam jangka menengah, dan lebih dari 8% dalam jangka panjang, seiring upaya mencapai net zero emissions (NZE) pada 2060 atau lebih cepat. Untuk mencapai target tersebut, kebutuhan investasi nasional pada 2026 diperkirakan melampaui Rp 8.000 triliun.
"Jelas bahwa pembiayaan publik saja tidak akan mampu memenuhi kebutuhan tersebut," kata Herman.
Karena itu, pemerintah memosisikan APBN bukan sebagai sumber utama pembiayaan, melainkan sebagai instrumen katalis untuk mengurangi risiko investasi, meningkatkan kepercayaan investor, dan menarik investasi swasta dalam skala yang lebih besar.
"Pembangunan berkelanjutan hanya akan berhasil apabila pemerintah dan pasar bekerja bersama," ujar Herman.
Indonesia telah membangun arsitektur pembiayaan iklim yang menggabungkan sumber pendanaan dari sektor publik, swasta, domestik, maupun internasional.
Dari sisi pemerintah, pembiayaan iklim didukung melalui APBN, belanja pemerintah daerah, berbagai insentif fiskal, serta instrumen pembiayaan inovatif seperti Green Sukuk, SDG Bonds, Blue Bonds, dan Disaster Pooling Fund.
Di luar APBN, pemerintah terus mendorong pengembangan perbankan berkelanjutan, pasar modal, pasar karbon, filantropi, investasi korporasi, hingga skema blended finance. Pemerintah juga menggandeng bank pembangunan multilateral, mitra bilateral, dana iklim, dan lembaga keuangan internasional untuk memperluas sumber pembiayaan.
Menurut Herman, salah satu contoh implementasi strategi tersebut adalah SDG Indonesia One, platform blended finance (pembiayaan campuran) yang dikelola PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).
Melalui platform tersebut, dana publik dipadukan dengan pembiayaan internasional dan investasi swasta untuk membiayai proyek-proyek energi terbarukan, penyediaan air bersih dan sanitasi, pengelolaan sampah, infrastruktur sosial, serta berbagai program pembangunan berkelanjutan lainnya.
"Tujuan kami bukan sekadar membiayai proyek, tetapi membangun ekosistem di mana investasi berkelanjutan dapat terus berkembang," katanya.
Herman menambahkan, selain memobilisasi pembiayaan, pemerintah juga memastikan setiap belanja negara memberikan dampak iklim yang terukur melalui penerapan Climate Budget Tagging (CBT).
Melalui mekanisme tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi, memantau, dan mengevaluasi belanja yang berkaitan dengan mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim secara sistematis sehingga pengeluaran negara selaras dengan target iklim nasional.
Ia menambahkan, Kementerian Keuangan juga telah menyediakan portal Climate Budget Tagging melalui situs connect.kemenkeu.co.id. Situs tersebut memuat data belanja iklim nasional sebagai bentuk transparansi sekaligus sumber informasi bagi kalangan akademisi, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.
