REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa menegaskan kemajuan daerah merupakan fondasi utama mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera. Karena itu, pembangunan di daerah harus terus diperkuat seiring dengan pelaksanaan berbagai program prioritas nasional.
Hal tersebut disampaikan Buky saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) di Bali, Senin (29/6/2026).
Menurut Buky, keberhasilan pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan pembangunan di daerah.
Karena itu, DPRD Jawa Barat mendukung implementasi program prioritas pemerintah pusat termasuk Asta Cita Presiden RI dengan menyesuaikannya terhadap kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah.
.rec-desc {padding: 7px !important;}"Kalau daerah makmur, Indonesia makmur. Daerah maju, Indonesia maju. Pada dasarnya pemerintah pusat juga memulai konsentrasi pembangunan dari daerah termasuk melalui berbagai program yang direncanakan Presiden. Program prioritas Presiden kami dukung sepenuhnya dengan pendekatan yang dapat diterapkan secara efektif dan efisien di daerah," kata Buky.
Ia mengakui pemerintah daerah saat ini turut merasakan dampak pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat. Namun, menurutnya kondisi tersebut tidak boleh menjadi penghambat pembangunan.
Sebaliknya, keterbatasan fiskal harus menjadi momentum bagi daerah untuk lebih kreatif dalam menggali sumber pendapatan dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki.
"Pengurangan dana transfer memang dirasakan daerah. Tetapi bukan berarti pembangunan tidak bisa berlanjut. Justru ini menjadi tantangan bagi kami untuk memahami kondisi keuangan pusat sekaligus mendorong kepala daerah lebih kreatif menjalankan roda pembangunan," ujarnya.
Salah satu langkah yang dapat ditempuh, lanjut Buky, adalah melakukan pendataan ulang terhadap aset-aset daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal sehingga dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya selaku tuan rumah Rakernas ADPSI mengapresiasi kehadiran lebih dari 240 peserta dari berbagai provinsi di Indonesia. Menurutnya, forum tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antardaerah sekaligus membahas berbagai isu strategis nasional.
Dewa mengatakan, salah satu isu yang menjadi perhatian dalam Rakernas ADPSI adalah hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menilai Bali memiliki karakteristik berbeda karena sektor pariwisata menjadi penopang utama perekonomian daerah.
"Pariwisata di Bali memiliki kontribusi besar terhadap devisa negara. Karena itu, kami berharap ada perhatian yang lebih proporsional dalam kebijakan fiskal dari pemerintah pusat terhadap daerah-daerah yang bertumpu pada sektor pariwisata," katanya.
Menurut Dewa, Rakernas ADPSI juga menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi daerah kepada pemerintah pusat sekaligus memperkuat dukungan DPRD seluruh Indonesia terhadap pelaksanaan program-program prioritas nasional.
