JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PKB DPR RI mendukung keputusan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menghentikan penggunaan Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil), dalam pendidikan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKB Oleh Soleh menilai keputusan tersebut tepat, menyusul meninggalnya lima peserta saat mengikuti pendidikan tersebut.
"Latihan dasar kemiliteran memang tidak cocok bagi calon manajer koperasi yang nantinya akan mengurusi pengelolaan koperasi. Yang mereka butuhkan adalah pelatihan manajerial yang kuat agar mampu mengelola koperasi secara profesional dan akuntabel," ujar Oleh Soleh, Selasa (30/6/2026).
Dia menilai pendidikan bela negara tetap penting sebagai bagian dari pembentukan karakter, kedisiplinan, dan semangat pengabdian kepada bangsa. Namun, materi tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan calon pengelola koperasi.
"Pendidikan bela negara dan manajerial sangat dibutuhkan. Selain membangun karakter dan rasa cinta tanah air, program tersebut juga tidak memberatkan calon manajer Kopdes sehingga mereka dapat fokus mempersiapkan diri menjalankan tugasnya di lapangan," ucap Oleh.
Meski demikian, dia mengingatkan agar perubahan yang dilakukan Kemhan tidak berhenti pada pergantian nama program.
Menurut dia, substansi, metode pembelajaran, dan sistem pelatihan juga harus dibenahi secara menyeluruh.
"Perubahan ini jangan hanya sebatas perubahan nama. Programnya harus betul-betul diubah, baik materi, metode maupun pelaksanaannya. Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh agar pelatihan lebih efektif, relevan dengan kebutuhan peserta, dan yang paling penting tidak lagi menimbulkan korban jiwa," tegasnya.
Senada dengan Oleh, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKB Rivqy Abdul Halim mengusulkan agar pembekalan calon manajer KDMP diperkuat melalui praktik lapangan, magang di koperasi yang telah berhasil, serta pendampingan oleh mentor profesional.
Menurut dia, Indonesia dapat mencontoh sejumlah negara yang berhasil mengembangkan koperasi melalui penguatan kualitas sumber daya manusia.
Di Jepang, kata Rivqy, koperasi pertanian berkembang melalui pendidikan manajemen yang berkelanjutan, pelatihan bisnis, dan pendampingan profesional.
Sementara di Korea Selatan, gerakan Saemaul Undong memperkuat ekonomi desa lewat pengembangan kepemimpinan lokal, pelatihan kewirausahaan, dan partisipasi masyarakat.
Adapun di Belanda, koperasi-koperasi besar berkembang karena dikelola oleh manajer profesional dengan kompetensi bisnis, tata kelola, dan akuntabilitas yang kuat.
"Indonesia perlu mengadopsi praktik-praktik terbaik tersebut. Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan berhasil apabila dikelola oleh sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, memahami bisnis, dan dibina secara berkelanjutan. Yang terpenting, tidak boleh ada lagi peserta yang kehilangan nyawa dalam proses menyiapkan pemimpin koperasi masa depan," tutur Rivqy.
Rivqy mengingatkan, kompetensi yang dibutuhkan seorang manajer koperasi ialah kepemimpinan, integritas, kemampuan mengelola usaha, literasi keuangan, tata kelola organisasi, dan kemampuan membangun jejaring dengan masyarakat serta pelaku usaha.
