Wali Kota Yawata, Prefektur Kyoto, Jepang, Shoko Kawata, ramai dibicarakan warga setempat karena berencana cuti melahirkan. Ya Moms, hingga saat ini di Jepang belum lazim ada pejabat aktif yang mengambil cuti melahirkan.
ABC melansir, jika rencana cuti melahirkan terwujud, Kawata akan jadi wali kota pertama di Jepang yang mengambil cuti melahirkan saat masih menjabat. Baginya, kehadiran anak pertamanya ini juga menjadi momentum untuk mendorong perubahan yang lebih besar bagi perempuan di dunia kerja.
Di banyak negara, cuti melahirkan bagi perempuan bekerja merupakan hal normal dan sudah diatur haknya dalam undang-undang. Namun di Jepang, kondisi tersebut ternyata belum berlaku bagi pejabat publik yang dipilih melalui pemilu, seperti wali kota maupun anggota parlemen.
Ingin Jadi Contoh bagi PerempuanDalam keterangannya kepada media lokal, Kawata mengatakan dirinya berharap langkah yang diambil dapat memberikan pesan positif bagi perempuan yang ingin tetap berkembang dalam karier tanpa harus mengorbankan kehidupan keluarga.
"Saya berharap dengan menunjukkan bahwa bahkan mereka yang berada di posisi kepemimpinan juga dapat mengambil cuti melahirkan dan mengasuh anak dengan layak, masyarakat akan semakin mendukung perempuan untuk berani mengambil tantangan," ujarnya.
Hari Perkiraan Lahir (HPL) Shoko Kawata diperkirakan September 2026. Selama cuti, ia akan menunjuk wakil wali kota untuk menjalankan tugas pemerintahan sehari-hari. Meski begitu, Kawata mengatakan akan tetap memantau pekerjaan sebisa mungkin, seperti mengecek email dan mengikuti rapat secara daring.
Ia menegaskan ingin memastikan seluruh tanggung jawabnya selama masa jabatan tetap dapat diselesaikan dengan baik.
Belum Ada Aturan Cuti Melahirkan Khusus untuk Pejabat PublikKeputusan Kawata kembali membuka pembahasan mengenai kebijakan cuti melahirkan di Jepang.
Berbeda dengan pekerja pada umumnya, pejabat publik yang dipilih melalui pemilu tidak termasuk dalam kategori karyawan berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan Jepang. Artinya, mereka tidak memiliki hak cuti melahirkan maupun cuti ayah yang diatur secara khusus.
Sebagai perbandingan, pekerja perempuan di Jepang berhak memperoleh cuti melahirkan selama 14 minggu, yakni delapan minggu setelah melahirkan dan hingga enam minggu sebelum persalinan. Selama masa tersebut, mereka umumnya menerima sekitar 67 persen gaji melalui skema asuransi kesehatan.
Meski tidak memiliki payung hukum, Kawata memutuskan mengikuti skema yang berlaku bagi pekerja pada umumnya, yaitu mengambil cuti enam minggu sebelum persalinan dan delapan minggu setelah melahirkan.
Ia juga berencana mengambil cuti pengasuhan anak setelah masa cuti melahirkan selesai. Namun, mekanisme serta pengaturan gajinya masih dibahas bersama pemerintah daerah.
Tekanan bagi Pemimpin untuk Tidak Mengambil CutiMenurut peneliti senior di The Tokyo Foundation, Miho Konishi, budaya kerja di Jepang masih memberikan tekanan besar kepada para pemimpin untuk tetap bekerja, bahkan ketika mereka memiliki kebutuhan keluarga.
Ia menilai semakin tinggi posisi seseorang dalam organisasi, semakin besar pula anggapan bahwa mereka tidak seharusnya mengambil cuti melahirkan.
Karena itu, langkah Kawata dinilai memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar keputusan pribadi.
Ketika seorang wali kota berani mengambil cuti melahirkan dan menunjukkan bahwa roda pemerintahan tetap dapat berjalan, hal tersebut mengirimkan pesan bahwa organisasi sebenarnya mampu beradaptasi. Dampaknya pun tidak hanya dirasakan di pemerintahan, tetapi juga dapat menjadi contoh bagi sektor swasta dan masyarakat luas.
Meski demikian, Konishi mengingatkan bahwa keberanian individu saja tidak cukup. Menurutnya, Jepang tetap membutuhkan sistem yang jelas agar seluruh orang tua dapat mengambil cuti tanpa harus bergantung pada kebijakan yang dinegosiasikan satu per satu.
Mendorong Perubahan bagi Perempuan di Dunia PolitikKeputusan Kawata juga menyoroti tantangan yang masih dihadapi perempuan di dunia politik Jepang.
Data PBB menunjukkan bahwa pada 2025, perempuan hanya mengisi sekitar 15 persen kursi parlemen nasional Jepang dan sekitar 18 persen jabatan di pemerintahan daerah.
Mantan Menteri Luar Negeri Jepang, Yoriko Kawaguchi, menilai kisah Kawata telah menjadi simbol perubahan mengenai kesetaraan gender dan bagaimana institusi publik perlu berkembang mengikuti realitas masyarakat saat ini.
Menurutnya, sistem politik Jepang sejak lama dibangun dengan asumsi bahwa pemegang jabatan publik adalah laki-laki yang tidak memiliki tanggung jawab utama dalam mengasuh anak. Kini, semakin banyak perempuan yang memasuki dunia politik sehingga berbagai aturan lama mulai diuji.
Shoko Kawata sendiri merupakan wali kota perempuan termuda di Jepang. Ia terpilih pada 2023 saat berusia 33 tahun.
Awal tahun ini, melalui media sosial X, Kawata juga sempat mengungkapkan keinginannya untuk menyeimbangkan kehidupan pribadi dan pekerjaannya.
"Selama ini saya terus menjalani hari demi hari dengan merasa harus mengorbankan kehidupan pribadi dan memaksa diri melampaui batas. Meski menjabat sebagai wali kota dan sebagai seorang perempuan, saya ingin menjadi teladan bahwa karier dan keluarga bisa berjalan beriringan," tulisnya.
Keputusan Kawata pun mengingatkan banyak pihak pada langkah mantan Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, yang mengambil cuti melahirkan saat masih menjabat pada 2018.
Meski perbincangan ini datang beberapa tahun lebih lambat di Jepang, banyak pihak menilai diskusi tersebut menjadi pertanda bahwa pandangan masyarakat terhadap pemimpin perempuan, peran orang tua, dan pentingnya keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga mulai mengalami perubahan.
