Tokyo (ANTARA) - Jepang pada Senin (29/6) membentuk komite lintas kementerian, mirip dengan yang ada di AS, untuk memperkuat penyaringan awal investasi asing di negara tersebut, sebagai upaya untuk mencegah kebocoran teknologi penting dan memastikan keamanan ekonomi.
Peluncuran badan tersebut, yang disebut Komite Investasi Asing Jepang (JFIC), menyusul revisi undang-undang pertukaran mata uang asing dan perdagangan untuk mengatasi peningkatan permohonan karena semakin banyak sektor yang dianggap penting bagi keamanan nasional.
"Kami akan memperkuat pertukaran informasi dan meningkatkan kemampuan penyaringan di seluruh pemerintahan," kata Perdana Menteri Sanae Takaihci pada pertemuan pertama panel tersebut di kantornya di Tokyo.
Komite itu merupakan salah satu janji Takaichi selama pemilihan kepemimpinan Partai Demokrat Liberal yang dimenangkannya pada Oktober 2025 dan dimasukkan dalam perjanjian koalisi antara partainya dan Partai Inovasi Jepang pada bulan yang sama.
Komite itu diketuai bersama oleh Kementerian Keuangan dan Sekretariat Keamanan Nasional di Kantor Kabinet. Komite itu juga antara lain melibatkan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri, dan Kementerian Pertahanan.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan dan kementerian atau lembaga yang bertanggung jawab atas sektor industri tertentu seperti tenaga nuklir, pertahanan, penerbangan, dan listrik diwajibkan untuk menyeleksi investor asing yang mengakuisisi sejumlah saham tertentu di perusahaan-perusahaan di wilayah yang ditentukan.
Undang-undang yang direvisi memperluas cakupan seleksi ke kasus-kasus di mana perusahaan asing mengakuisisi perusahaan asing lain yang memegang saham di perusahaan Jepang.
Panel tersebut terinspirasi oleh Komite Investasi Asing di AS, sebuah badan antarlembaga yang diberi wewenang untuk meninjau investasi di negara tersebut oleh perusahaan asing untuk menentukan apakah investasi tersebut menimbulkan risiko keamanan nasional dan menyarankan presiden untuk memblokir investasi yang dianggap bermasalah.
Sumber: Kyodo
Baca juga: PM Jepang janji pajak konsumsi dikembalikan ke 8 persen pada 2029
Baca juga: Takaichi akan hadiri G7 bahas kerjasama atasi krisis energi global
Peluncuran badan tersebut, yang disebut Komite Investasi Asing Jepang (JFIC), menyusul revisi undang-undang pertukaran mata uang asing dan perdagangan untuk mengatasi peningkatan permohonan karena semakin banyak sektor yang dianggap penting bagi keamanan nasional.
"Kami akan memperkuat pertukaran informasi dan meningkatkan kemampuan penyaringan di seluruh pemerintahan," kata Perdana Menteri Sanae Takaihci pada pertemuan pertama panel tersebut di kantornya di Tokyo.
Komite itu merupakan salah satu janji Takaichi selama pemilihan kepemimpinan Partai Demokrat Liberal yang dimenangkannya pada Oktober 2025 dan dimasukkan dalam perjanjian koalisi antara partainya dan Partai Inovasi Jepang pada bulan yang sama.
Komite itu diketuai bersama oleh Kementerian Keuangan dan Sekretariat Keamanan Nasional di Kantor Kabinet. Komite itu juga antara lain melibatkan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri, dan Kementerian Pertahanan.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan dan kementerian atau lembaga yang bertanggung jawab atas sektor industri tertentu seperti tenaga nuklir, pertahanan, penerbangan, dan listrik diwajibkan untuk menyeleksi investor asing yang mengakuisisi sejumlah saham tertentu di perusahaan-perusahaan di wilayah yang ditentukan.
Undang-undang yang direvisi memperluas cakupan seleksi ke kasus-kasus di mana perusahaan asing mengakuisisi perusahaan asing lain yang memegang saham di perusahaan Jepang.
Panel tersebut terinspirasi oleh Komite Investasi Asing di AS, sebuah badan antarlembaga yang diberi wewenang untuk meninjau investasi di negara tersebut oleh perusahaan asing untuk menentukan apakah investasi tersebut menimbulkan risiko keamanan nasional dan menyarankan presiden untuk memblokir investasi yang dianggap bermasalah.
Sumber: Kyodo
Baca juga: PM Jepang janji pajak konsumsi dikembalikan ke 8 persen pada 2029
Baca juga: Takaichi akan hadiri G7 bahas kerjasama atasi krisis energi global
