Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai hibah lahan Meikarta dari PT Lippo Cikarang Tbk kepada negara untuk program 3 Juta Rumah merupakan bentuk sinergi antara pemerintah dengan dunia usaha.
Purbaya menyampaikan apresiasinya kepada Grup Lippo atas hibah tanah seluas 30 hektare tersebut.
“Komitmen ini merupakan wujud nyata sinergi dan semangat gotong royong antara dunia usaha dan pemerintah dalam membangun negeri,” kata Purbaya, dalam keterangannya, dikutip Selasa (30/6).
Purbaya mengatakan program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Kami ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas komitmen seluruh pihak dalam mendukung salah satu agenda prioritas Asta Cita Presiden, yaitu program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah,” kata dia.
Aset yang dihibahkan tersebut rencananya diserahkan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai penyertaan modal negara untuk dikelola tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Purbaya memastikan pemerintah akan bergerak cepat menyelesaikan tahapan yang diperlukan, agar hasil hibah tersebut segera ditindaklanjuti. “Setiap ada proyek yang menguntungkan masyarakat, negara, pasti akan kami percepat,” kata Purbaya.
PT Lippo Cikarang Tbk resmi menandatangi komitmen hibah lahan Meikarta kepada negara, untuk mendukung program 3 Juta Rumah melalui pembangunan rumah susun (rusun) subsidi pada Senin (29/6).
Founder Lippo Group Mochtar Riady mengatakan hibah lahan itu merupakan bentuk kontribusi perusahaan dalam membantu pemerintah mengatasi persoalan penyediaan hunian.
“Oleh karena itulah saya merasa kita bisa ikut menyumbang sesuatu untuk mengatasi suatu masalah kemiskinan di Indonesia ini,” kata Mochtar.
Mochtar menilai pembangunan perumahan memiliki dampak luas terhadap perekonomian karena melibatkan berbagai sektor industri.
“Pembangunan perumahan ini menyangkut 174 macam industri. Pembangunan perumahan bukan industri tunggal, tapi menyangkut atau membangkitkan 174 macam industri lainnya,” ujarnya.
Ia berharap pembangunan rusun di Meikarta dapat menjadi contoh kerja sama antara sektor swasta dan pemerintah dalam mendukung program perumahan.
Lahan dengan luas sekitar 30 hektare itu nantinya akan digunakan untuk pembangunan rusun subsidi. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, persoalan backlog (kebutuhan yang belum bisa dipenuhi) kepemilikan rumah masih menjadi tantangan utama penyediaan hunian nasional.
“Secara nasional, kepemilikan rumah yang backlog itu 9,4 juta unit. Susenas 2025, itu data yang kita pakai,” ujar Maruarar dalam acara Penandatangan Komitmen Hibah Lippo Cikarang Tbk, di Jakarta, Senin (29/6).
Penyediaan perumahan, terutama di kawasan perkotaan, menghadapi keterbatasan lahan. Karena itu, pemerintah mendorong pembangunan hunian vertikal sebagai solusi agar pemanfaatan lahan lebih efisien.
“Permasalahan penyediaan perumahan, terutama di kawasan perkotaan, juga dihadapkan dengan keterbatasan lahan untuk pembangunan perumahan. Oleh sebab itu, penyediaan perumahan di kawasan perkotaan diarahkan melalui pembangunan hunian vertikal,” katanya.
Program 3 Juta Rumah membutuhkan kerja sama berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pengembang, masyarakat, hingga pelaku usaha. Menurutnya, hibah lahan dari Lippo Cikarang menjadi contoh kolaborasi antara sektor swasta dan negara.
Lahan Meikarta yang diberikan kepada negara telah melalui proses pengawasan dan koordinasi dengan sejumlah lembaga. Pemerintah memastikan aspek tata kelola dan legalitas lahan berjalan sesuai aturan.
“Lahan yang ada di Meikarta dalam proses diberikan kepada negara dan tata kelolanya diawasi oleh Kejaksaan Agung. Dikonsultasikan juga kepada KPK,” kata Maruarar.
Ia mengungkapkan, empat bulan lalu pihaknya telah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan memastikan status tanah tersebut telah clear and clean sehingga proses hibah dapat dilanjutkan. Maruarar mengatakan desain rusun yang disiapkan akan menyesuaikan kebutuhan masyarakat, mulai dari tipe satu kamar, dua kamar, hingga tiga kamar.
Pemerintah juga mendorong adanya unit dengan ukuran lebih besar agar lebih layak bagi keluarga.
“Kita menggunakan juga satu model yang 45 meter. Jadi saran Bapak yang 45 meter sudah menjadi bagian model,” katanya.
Ia berharap pembangunan rusun subsidi di kawasan tersebut dapat segera berjalan sehingga masyarakat bisa mulai melakukan akad dan memesan hunian pada tahun ini.
“Kita berharap tahun ini kita bisa melakukan akad. Akad itu artinya kita berusaha bagaimana para konsumen sudah bisa memesan,” kata dia.
