JAKARTA, KOMPAS — Komponen latihan dasar kemiliteran dalam pendidikan dan pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI bagi calon manajer koperasi dinilai tidak relevan dengan kompetensi peserta dan justru memboroskan anggaran negara. Bahkan, apabila latsarmil dihapus, negara diperkirakan dapat menghemat anggaran triliunan rupiah.
Sementara itu pemerintah mengklaim telah menindaklanjuti berbagai dorongan evaluasi dengan menyesuaikan pendekatan kegiatan. Bukan lagi latsarmil, terminologi program kini resmi diarahkan menjadi Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial. Kegiatan yang bersifat taktis dan teknis militer dihapus dari program.
Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, mengungkapkan, sejauh ini, skema pelatihan calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) memakan waktu 45 hari. Dari alokasi waktu tersebut, 30 hari dihabiskan untuk latihan militer, sementara substansi koperasi hanya mendapat porsi 15 hari.
”Berdasarkan kriteria pelatihan, biaya mencapai Rp 5 juta per peserta untuk tujuh hari. Total kebutuhan anggaran selama 45 hari mencapai sekitar Rp 45 juta per orang. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 30 juta digunakan untuk pelaksanaan latihan militer. Artinya, apabila latihan militer dihilangkan, negara dapat menghemat sekitar Rp 30 juta atau dua pertiga dari total biaya pelatihan setiap peserta,” ujar Hasanuddin, Selasa (30/6/2026).
Dengan total peserta gelombang pertama yang mencapai 35.476 orang secara nasional, penghapusan komponen latsarmil akan menghemat anggaran negara hingga lebih dari Rp 1 triliun. Hasanuddin mengingatkan, porsi latihan fisik yang dominan ini salah sasaran karena tugas pokok manajer koperasi adalah mengelola organisasi dan mengembangkan usaha.
Oleh karena itu, kompetensi yang mutlak dibutuhkan oleh para calon pengelola koperasi ini mencakup kemampuan mengelola bisnis, memahami tata kelola keuangan, pemasaran, serta pemberdayaan masyarakat. Pelatihan yang diberikan seharusnya relevan dan sepenuhnya berfokus pada kebutuhan manajerial tersebut.
Secara terpisah, Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh program SPPI, terutama agar insiden jatuhnya korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan tersebut tidak terulang. Mewakili institusi DPR, Puan turut menyampaikan dukacita yang mendalam atas peristiwa tersebut.
Berdasarkan kriteria pelatihan, biaya mencapai Rp 5 juta per peserta untuk tujuh hari. Total kebutuhan anggaran selama 45 hari mencapai sekitar Rp 45 juta per orang. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 30 juta digunakan untuk pelaksanaan latihan militer. Artinya, apabila latihan militer dihilangkan, negara dapat menghemat sekitar Rp 30 juta atau dua pertiga dari total biaya pelatihan setiap peserta.
”Pertama-tama, kami di DPR menyampaikan rasa belasungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali,” kata Puan.
Terkait adanya perubahan nomenklatur dari latihan dasar militer menjadi pelatihan bela negara dan manajerial, Puan berharap evaluasi yang dilakukan pemerintah bukan sekadar formalitas penggantian nama. Ia mendesak agar seluruh rangkaian kegiatan benar-benar difokuskan pada aspek manajerial sesuai dengan target kompetensi peserta.
”Jadi, evaluasinya menyeluruh dan kita lihat evaluasi-evaluasi apa saja yang sudah akan dilakukan. Nanti akan kami tindak lanjuti. Kita lihat dulu,” tambahnya.
Sebagai informasi, pemerintah mewajibkan seluruh calon manajer pada Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih untuk mengikuti diklat SPPI. Gelombang pertama diselenggarakan pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026. Dari total 35.476 peserta, sebanyak 30.000 orang merupakan calon pengelola KDMP di bawah Kementerian Koperasi, dan 5.476 orang lainnya adalah calon pengelola Kampung Nelayan Merah Putih di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Rico Sirait, menyampaikan, pemerintah telah menindaklanjuti berbagai dorongan evaluasi dengan melakukan penyesuaian pendekatan kegiatan. Terminologi program kini resmi diarahkan menjadi Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial, bukan lagi Latsarmil.
Saat ini, kegiatan yang bersifat taktis dan teknis militer telah dihapus dari program. ”Dengan penyesuaian tersebut, intensitas kegiatan fisik juga dikurangi dan disesuaikan dengan latar belakang peserta sebagai warga sipil, termasuk kegiatan menembak yang tidak lagi menjadi bagian dari pelaksanaan latihan saat ini,” ujar Rico.
Ke depan, lanjut Rico, fokus pelatihan sepenuhnya diarahkan pada pembentukan disiplin, karakter, kepemimpinan, kerja sama, dan tanggung jawab. Selain wawasan kebangsaan, peserta dibekali kesiapan manajerial sebagai calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih.
