HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam berbagai aliansi menggelar aksi unjuk rasa di Kota Makassar, Selasa (30/6/2026) sekitar pukul 14.30 Wita. Massa memulai aksi dari titik kumpul di kawasan Fly Over sebelum bergerak menuju Gedung DPRD Sulawesi Selatan untuk menyampaikan sembilan tuntutan yang dinilai mendesak untuk segera ditindaklanjuti pemerintah.
Aksi tersebut diikuti seratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Makassar. Sepanjang perjalanan menuju DPRD Sulsel, massa secara bergantian menyampaikan orasi, membentangkan spanduk, serta membawa berbagai poster berisi kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Mereka juga menyerukan agar pemerintah dan DPRD tidak mengabaikan berbagai persoalan yang dinilai masih membebani masyarakat.
Pihak kepolisian menyatakan aksi unjuk rasa berlangsung dalam kondisi kondusif. Kepolisian mengapresiasi sikap massa yang tetap mengikuti arahan petugas selama menyampaikan aspirasi. Massa aksi yang berjumlah sekitar 100 orang tersebut merupakan bagian dari Aliansi Lintas Kampus Makassar yang sebelumnya telah menyampaikan surat pemberitahuan pelaksanaan aksi kepada pihak kepolisian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kami mempersilakan adik-adik menyampaikan pendapat karena itu dijamin oleh undang-undang. Namun, tetap harus memperhatikan pengguna jalan lain, tidak menutup akses jalan, dan tidak melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban. Kami dari kepolisian akan terus mengawal kegiatan adik-adik,” ujar petugas kepolisian di lokasi aksi.
Kepolisian juga menjelaskan bahwa aksi dijadwalkan berlangsung hingga pukul 17.00 Wita atau paling lambat 18.00 Wita, sebelum massa kembali ke kampus masing-masing secara tertib. Setelah menyampaikan aspirasi di kawasan Fly Over, massa kemudian bergerak menuju Gedung DPRD Sulawesi Selatan. Untuk mengamankan jalannya aksi, sekitar 40 personel kepolisian disiagakan di lokasi awal aksi, sementara pengamanan di kawasan DPRD Sulsel melibatkan jumlah personel yang lebih banyak.
Pelaksana Tugas (Plt) Presiden BEM UNM, Nur Intan Maharani Ilyas, mengatakan aksi tersebut bukan hanya sebagai respons terhadap isu-isu yang sedang menjadi perhatian publik, tetapi juga sebagai upaya mengangkat kembali berbagai persoalan yang dinilai belum pernah memperoleh penyelesaian.
“Kami turun hari ini bukan hanya untuk merespons isu-isu yang sedang ramai diperbincangkan, tetapi juga mengingatkan bahwa masih banyak persoalan yang belum pernah benar-benar diselesaikan. Isu-isu tersebut justru tenggelam karena munculnya isu baru. Sebagai mahasiswa, kami memiliki tanggung jawab untuk terus mengawal dan menyuarakan kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Intan, pergantian isu yang begitu cepat di ruang publik membuat banyak persoalan mendasar luput dari perhatian. Karena itu, mahasiswa merasa perlu kembali mengingatkan pemerintah agar fokus menyelesaikan berbagai persoalan yang dinilai masih menjadi beban masyarakat.
Ia menegaskan, aksi yang digelar bukan sekadar demonstrasi simbolik, melainkan bentuk penyampaian aspirasi yang diharapkan mendapat respons konkret dari lembaga legislatif sebagai perwakilan rakyat. Salah satu tujuan utama aksi adalah agar DPRD Sulawesi Selatan menerima aspirasi mahasiswa dan meneruskannya kepada pemerintah.
Adapun sembilan tuntutan yang dibawa massa aksi meliputi penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pengembalian anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk program tersebut, penghentian Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP), stabilisasi nilai rupiah serta harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, pengembalian TNI dan Polri ke fungsi semula, reformasi partai politik dan pemberantasan inkompetensi pejabat publik, penghentian perampasan ruang hidup dan kriminalisasi aktivis serta penegakan supremasi hukum, penghentian retorika efisiensi anggaran yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, serta mewujudkan pendidikan gratis, meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, dan menghentikan kebijakan uji coba yang berulang pada kurikulum pendidikan.
Usai melakukan long march, massa dijadwalkan bergerak menuju Gedung DPRD Sulawesi Selatan. Di lokasi tersebut, aliansi mahasiswa berencana meminta pimpinan DPRD menerima perwakilan massa untuk berdialog sekaligus menerima dokumen tuntutan yang telah disiapkan.
Aliansi mahasiswa juga akan menyerahkan berita acara yang berisi seluruh tuntutan disertai ultimatum selama 7 x 24 jam kepada DPRD Sulawesi Selatan. Apabila dalam batas waktu tersebut tidak ada tindak lanjut terhadap tuntutan yang disampaikan, mereka menyatakan akan kembali menggelar aksi dengan eskalasi gerakan yang lebih besar.
“Kami berharap DPRD menerima dan meneruskan tuntutan ini kepada pemerintah. Jika dalam waktu yang telah ditentukan tidak ada tindak lanjut yang jelas, kami siap kembali turun ke jalan dengan eskalasi gerakan yang lebih besar,” tegas Intan.
Setelah dari DPRD, massa berencana kembali ke titik kumpul untuk menyampaikan pernyataan sikap sebagai penutup rangkaian aksi. Meski belum memastikan waktu pelaksanaan aksi lanjutan, aliansi mahasiswa menegaskan akan terus mengawal perkembangan tuntutan tersebut hingga memperoleh respons dari pihak terkait. (*)
Geral, Rina, magang Fajar
